Baubau – Upaya hilirisasi aspal Buton di Sulawesi Tenggara kini memasuki fase krusial. Setelah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan masuk dalam prioritas hilirisasi nasional, berbagai langkah konkret mulai dijalankan. Namun di balik optimisme tersebut, sejumlah tantangan masih membayangi implementasinya di lapangan.
Ketua Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Baubau, Hizwan, mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, progres hilirisasi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah adalah kebijakan wajib penggunaan aspal Buton olahan sebesar 30 persen untuk pembangunan jalan nasional. Kebijakan ini diproyeksikan akan mengubah struktur pasar aspal nasional secara drastis.
“Penggunaan aspal Buton yang saat ini masih sekitar 4 persen dari kebutuhan nasional diperkirakan akan meningkat tajam. Sementara ketergantungan terhadap aspal impor yang mencapai hampir 80 persen dapat ditekan hingga sekitar 52 persen,” ungkap Hizwan.
Secara ekonomi, kebijakan ini dinilai memiliki dampak besar, mulai dari potensi penghematan devisa hingga Rp4 triliun per tahun, peningkatan penerimaan pajak sekitar Rp1,6 hingga Rp2 triliun, serta efek berganda terhadap perekonomian nasional yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp22 triliun.
Di sisi lain, pembangunan fasilitas pengolahan mulai menunjukkan progres. Sejumlah pabrik skala menengah telah beroperasi di kawasan Pulau Buton, sementara proyek pembangunan fasilitas berskala besar dengan teknologi lebih maju masih dalam tahap perencanaan dan penjajakan pendanaan.
Tak hanya itu, riset dan inovasi juga terus didorong. Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku usaha kian intensif guna meningkatkan kualitas produk serta menyesuaikan karakteristik aspal Buton dengan kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Tantangan yang Belum Terselesaikan
Meski menunjukkan perkembangan positif, implementasi hilirisasi aspal Buton masih menghadapi sejumlah kendala serius. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas produksi yang belum mampu memenuhi target kebutuhan nasional sesuai kebijakan yang direncanakan.
Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan pelaku pembangunan terkait kualitas dan keandalan aspal Buton. Hal ini menuntut upaya edukasi dan pembuktian yang lebih masif agar kepercayaan terhadap produk dalam negeri semakin meningkat.
Persoalan lain yang tidak kalah penting meliputi kebutuhan investasi yang besar, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta penguatan tata kelola agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.
Komitmen Kolektif Jadi Kunci
Berbagai pihak sepakat bahwa hilirisasi aspal Buton merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Dalam sejumlah pertemuan lintas sektor di Kota Baubau, ditegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang konsisten dan berpihak pada penguatan industri nasional. Sementara itu, pelaku usaha dituntut untuk berinovasi dan meningkatkan kapasitas produksi, serta masyarakat perlu dilibatkan agar turut merasakan manfaat ekonomi secara langsung.
Sebagai salah satu kekayaan alam unggulan, aspal Buton diharapkan tidak lagi sekadar menjadi komoditas mentah, melainkan menjadi motor penggerak kemandirian industri nasional, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Laporan : La Ode
