Bursakota.co.id, Baubau – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Baubau menyoroti dugaan pembatalan sepihak Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Sekretaris Daerah oleh Wali Kota Baubau yang dinilai minim transparansi dan tidak disertai dasar hukum yang jelas, Sabtu (2/5/2026).
Ketua PC PMII Kota Baubau, Darman, menilai langkah tersebut berpotensi mencederai prinsip demokrasi serta reformasi birokrasi.
“Pembatalan seleksi terbuka ini bukan hanya tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga berpotensi mengangkangi aturan perundang-undangan yang menekankan prinsip transparansi, objektivitas, dan sistem merit,” ujarnya.
Ia merujuk pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur mekanisme seleksi jabatan secara terbuka dan akuntabel.
Menurutnya, pembatalan proses yang sedang berjalan berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, seperti terganggunya tata kelola pemerintahan yang baik, terhambatnya reformasi birokrasi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Baubau.
PC PMII menegaskan bahwa seleksi terbuka merupakan mekanisme resmi berbasis sistem merit, sehingga tidak seharusnya menjadi ruang intervensi kekuasaan.
“Pembatalan sepihak tanpa transparansi adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan mengindikasikan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan,” tegas Darman.
Atas hal tersebut, PC PMII Kota Baubau menyatakan sikap sebagai berikut:
Mengecam dugaan pembatalan sepihak Seleksi Terbuka Sekda.
Mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Meminta agar proses seleksi dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
PMII juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Jika praktik seperti ini terus terjadi, kami siap menggalang kekuatan untuk menolak kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan hukum,” pungkasnya.
(Laporan: La Ode)
