“Kompak Kawal Aspirasi Masyarakat Natuna”
Natuna — Pagi di Ranai, Kabupaten Natuna, Kamis (13/8/2026), terasa berbeda. Di sebuah kedai sederhana, Kedai Rang Bukek, secangkir kopi menjadi pembuka percakapan antara tiga wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Natuna-Anambas dengan para awak media.
Tidak ada podium, tidak ada suasana rapat yang kaku. Yang ada hanya meja, kopi, sarapan, dan percakapan yang mengalir tentang masyarakat serta masa depan pembangunan Natuna.
Tiga legislator DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Mustamin Bakri, Daeng Amhar, dan Marzuki, sengaja meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan insan pers di sela-sela agenda reses mereka.
Beberapa hari sebelumnya, ketiganya telah turun ke sejumlah wilayah di Natuna. Mereka bertemu masyarakat, mendengarkan keluhan, mencatat kebutuhan, dan menyerap berbagai usulan yang muncul dari bawah.
Kini, sebagian cerita dari lapangan itu dibawa ke meja kopi.
Bagi Mustamin Bakri, pertemuan tersebut bukan ruang untuk membicarakan kepentingan politik. Lebih dari itu, ia melihat silaturahmi dengan media sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang sehat antara wakil rakyat dan insan pers.
“Pada pagi ini kita tidak ada membicarakan politik. Niat kami, saya bersama Pak Amhar, merajut silaturahmi bersama awak media,” ujar Mustamin.
Dari Masyarakat, Kembali untuk Masyarakat
Reses bagi seorang legislator bukan sekadar agenda rutin yang tercantum dalam kalender kerja. Di sanalah mereka berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi sumber mandat politik mereka.
Di Natuna, aspirasi yang ditemui pun beragam. Mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga persoalan keseharian masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Mustamin mengatakan, agenda reses di Natuna masih belum sepenuhnya selesai. Masih ada dua titik yang akan dikunjungi untuk memastikan suara masyarakat benar-benar didengar secara langsung.
“Agenda kita dalam kegiatan reses di Kabupaten Natuna, saat ini masih ada dua titik yang akan kita kunjungi. Kita ingin memastikan aspirasi masyarakat dapat kita dengarkan secara langsung,” katanya.
Aspirasi tersebut nantinya tidak berhenti di tingkat pertemuan. Ketiga legislator berkomitmen membawa hasil penjaringan itu ke tingkat Provinsi Kepri untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Di titik inilah reses menemukan maknanya: mendengar dari masyarakat, menyusun aspirasi, kemudian memperjuangkannya dalam ruang kebijakan.
Ketika Wakil Rakyat dan Media Duduk Semeja
Bagi Marzuki, suasana santai justru membuat komunikasi menjadi lebih terbuka. Ngopi bersama media menjadi kesempatan untuk membicarakan berbagai persoalan daerah tanpa sekat formalitas.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan komunikasi dari banyak pihak. Pemerintah dan legislatif memiliki kewenangan masing-masing, sementara media mempunyai peran penting dalam menyampaikan informasi sekaligus mengawasi perkembangan pembangunan kepada publik.
Karena itu, hasil reses, kata Marzuki, jangan sampai hanya menjadi catatan di atas kertas.
Aspirasi yang telah disampaikan masyarakat harus dikawal agar dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang realistis dan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
Pandangan serupa disampaikan Daeng Amhar. Menurutnya, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat, bukan hanya menerima laporan dari meja kerja.
“Reses bukan hanya kewajiban sebagai anggota DPRD, tetapi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi itu yang nantinya kami bawa dan perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Media Sebagai Mata dan Telinga Publik
Di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, peran media lokal tetap memiliki arti penting. Pers tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah dan lembaga perwakilan.
Bagi ketiga legislator tersebut, hubungan dengan media karena itu perlu dijaga dalam suasana yang terbuka dan konstruktif.
Pertemuan di Kedai Rang Bukek menjadi gambaran sederhana tentang bagaimana komunikasi publik dapat dibangun tanpa harus selalu berada dalam ruang formal.
Kopi mungkin hanya menjadi teman percakapan pagi itu. Namun di balik obrolan ringan tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana aspirasi masyarakat Natuna dapat terus terdengar hingga ke meja pengambilan kebijakan di tingkat provinsi.
Setelah seluruh agenda reses rampung, catatan dari berbagai titik di Natuna akan dibawa kembali ke DPRD Kepri. Di sana, aspirasi masyarakat akan berhadapan dengan proses perencanaan, kewenangan, prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran.
Perjalanan aspirasi itu memang tidak selalu singkat.
Namun, semuanya berawal dari satu hal sederhana: ada wakil rakyat yang datang, duduk bersama masyarakat, mendengarkan, lalu membawa suara tersebut ke ruang kebijakan.
Dan pagi itu, di Kedai Rang Bukek, secangkir kopi menjadi saksi bahwa membangun daerah juga membutuhkan komunikasi—antara masyarakat, wakil rakyat, dan media.
Editor: Papi
