Natuna, Bursakota.co.id – Belum beroperasinya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, menjadi perhatian.
Mitra SPPG berharap Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kejelasan terkait status suspend yang hingga kini masih berlangsung.
Harapan tersebut disampaikan mitra SPPG Sedanau, Arizki, saat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki, S.H., meninjau langsung kondisi dapur pada Selasa (13/10/2026).
Dalam kunjungan itu, Marzuki mendengarkan penjelasan mitra sekaligus melihat kesiapan fasilitas dapur yang direncanakan mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Arizki mengatakan, pihaknya telah melengkapi persyaratan berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sejak 5 Oktober 2026. Namun, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi mengenai tindak lanjut proses pencabutan suspend.
“Terus terang, kami berharap ada kejelasan mengenai status suspend ini. Persyaratan yang diminta, yakni SLHS, sudah kami lengkapi sejak 5 Oktober lalu. Kami berharap ada informasi mengenai tahapan selanjutnya agar bisa mengetahui kapan dapur dapat beroperasi,” ujar Arizki.
Ia menjelaskan, sejumlah upaya koordinasi telah dilakukan, mulai dari menyampaikan persoalan kepada koordinator wilayah hingga pihak terkait di lingkungan BGN. Meski demikian, menurutnya, belum ada kepastian mengenai waktu dimulainya operasional dapur.
Sudah Uji Coba untuk 400 Penerima Manfaat
Arizki mengungkapkan, pihaknya pernah melaksanakan uji coba pelayanan bagi 400 penerima manfaat dengan menggunakan dana pribadi. Uji coba tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan pelayanan sekaligus mengetahui respons masyarakat terhadap rencana pelaksanaan program MBG di Sedanau.
“Kami sudah melakukan uji coba untuk 400 penerima manfaat menggunakan dana pribadi. Kami melihat antusiasme anak-anak yang menantikan program ini. Karena itu, kami berharap persoalan ini dapat disampaikan kepada pihak terkait agar memperoleh perhatian dan solusi,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya memahami bahwa pengawasan dan pemenuhan persyaratan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program MBG. Jika masih terdapat kekurangan, mitra menyatakan siap melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, setelah persyaratan yang diminta dipenuhi, pihaknya berharap proses evaluasi disertai informasi yang jelas mengenai status dokumen dan tahapan yang masih harus diselesaikan.
“Kami memahami bahwa setiap dapur harus memenuhi ketentuan sebelum beroperasi. Kami juga siap mengikuti proses evaluasi. Harapan kami, apabila masih ada hal yang perlu diperbaiki, dapat disampaikan secara jelas sehingga kami mengetahui apa yang harus ditindaklanjuti,” tuturnya.
Menurut Arizki, kejelasan mekanisme pencabutan suspend penting agar mitra dapat memahami prosedur yang harus dilalui. Dengan demikian, proses administrasi dan verifikasi dapat berjalan lebih terarah, sementara kesiapan pelayanan bisa disesuaikan dengan keputusan pihak berwenang.
Marzuki Bawa Persoalan ke Satgas Provinsi
Menanggapi keluhan tersebut, Marzuki menyatakan akan menyampaikan persoalan SPPG Sedanau kepada Satuan Tugas (Satgas) Provinsi Kepulauan Riau untuk ditindaklanjuti. Ia juga membuka kemungkinan meneruskan persoalan tersebut kepada BGN pusat apabila diperlukan.
“Saya akan membawa persoalan ini ke Satgas Provinsi Kepulauan Riau. Jika diperlukan, saya juga akan menyampaikannya kepada BGN pusat agar kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan bagaimana langkah penyelesaiannya,” ujar Marzuki.
Menurutnya, komunikasi antara mitra dan pihak berwenang perlu terus dibangun agar setiap kendala dapat diketahui secara jelas. Ia berharap ada penjelasan mengenai status suspend, hasil verifikasi persyaratan, serta tahapan yang masih harus dipenuhi apabila terdapat kendala administratif maupun teknis.
Marzuki berharap persoalan tersebut segera memperoleh kejelasan melalui mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, kesiapan dapur SPPG Sedanau dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan operasional yang ditetapkan BGN.
Ia menilai, pelaksanaan program MBG membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk kesiapan mitra, pengawasan, serta koordinasi yang baik antara penyelenggara dan instansi terkait.
Kepastian mengenai status suspend menjadi hal yang dinantikan mitra SPPG Sedanau. Setelah persyaratan yang diminta dipenuhi, mitra berharap memperoleh informasi yang transparan mengenai hasil evaluasi dan langkah lanjutan sebelum dapur dapat beroperasi melayani penerima manfaat.
Hingga ada keputusan dari pihak berwenang, operasional SPPG Sedanau masih menunggu kejelasan status dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor : Papi
