Tengah Bursakota.co.id, Buton – Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah kantor perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (10/11/2026).
Di kutip dari CNN Indonesia Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel yang menjerat Arif Kurniawan sebagai tersangka.
Sejumlah kantor perusahaan yang menjadi sasaran penggeledahan diduga terafiliasi dengan Arif, yang merupakan Direktur PT Dua Delapan Resource (DDR).
Di Sultra, penyidik menyasar kantor PT Arga Moroni Indotama (AMID) dan PT Arga Moroni Indah (AMI) yang berada di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah.
Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di kantor PT ANI dan PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan tim penyidik telah melakukan penggeledahan di sekitar enam lokasi dalam rangka penyidikan perkara tersebut.
“Tim penyidik telah melakukan tindakan proses penyidikan yaitu berupa penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat,” kata Anang, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan tidak hanya dilakukan di Sulawesi Tenggara. Penyidik juga menggeledah sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
Selanjutnya, penyidik mendatangi kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA yang berlokasi di APL Tower, Central Park.
Dua lokasi lainnya merupakan kantor PT Dua Delapan Resource (DDR), masing-masing di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Rangkaian penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra. Dalam perkara ini, Arif Kurniawan diduga menjadi pengendali sejumlah perusahaan tambang nikel sekaligus penerima manfaat dari aktivitas pertambangan tersebut.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap enam perusahaan pertambangan nikel di Sultra yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan.
Informasi tersebut disampaikan Anang Supriatna melalui keterangan resmi yang diterima awak media, Jumat (6/11/2026).
Menurut Anang, dugaan afiliasi dan pengendalian perusahaan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2017 hingga 2025. Arif diduga mengendalikan sekaligus memperoleh manfaat dari kegiatan usaha pertambangan melalui enam perusahaan tersebut.
Keenam perusahaan itu meliputi PT BSJ dengan luas wilayah izin usaha pertambangan (IUP) 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ.
Khusus PT HJ, Anang menyebut pengendaliannya dilakukan melalui perusahaan holding PT DDA bersama LEI.
“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini yang dilakukan enam perusahaan menerima manfaat,” tandas Anang.
Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik Kejaksaan Agung mengumpulkan alat bukti sekaligus menelusuri dugaan aliran manfaat dari aktivitas pertambangan nikel yang kini tengah diusut.
Laporan : Haris
