Bursakota.co.id, Anambas – Kekayaan tradisi dan kearifan lokal Kabupaten Kepulauan Anambas dinilai membutuhkan perlindungan yang lebih terarah di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman.
DPRD setempat kini mendorong pembentukan regulasi khusus agar warisan budaya daerah tidak hanya dipertahankan, tetapi juga memiliki ruang untuk berkembang.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pembahasan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan serta kalangan akademisi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, mengatakan pembentukan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem perlindungan kebudayaan yang memiliki dasar hukum dan arah kebijakan yang jelas.
Menurut dia, kebudayaan tidak semestinya dipandang sebatas peninggalan masa lalu. Berbagai tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat merupakan bagian dari identitas daerah sekaligus aset sosial yang perlu dipelihara keberlangsungannya.
“Budaya lokal merupakan cerminan jati diri masyarakat Anambas. Karena itu, keberadaannya harus mendapatkan perhatian serius agar nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi tidak hilang,” ujar Syamsil, Kamis (12/11/2026).
Anambas memiliki beragam kekayaan budaya yang tercermin dalam adat istiadat, bahasa, kesenian, tradisi lisan, pengetahuan tradisional hingga praktik kearifan lokal.
Namun, keberadaan berbagai unsur kebudayaan tersebut menghadapi tantangan seiring perubahan pola kehidupan masyarakat dan masuknya pengaruh budaya dari luar.
Syamsil menilai, pelestarian kebudayaan membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar menjaga tradisi agar tidak punah.
Pemerintah daerah juga perlu membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi budaya sehingga memiliki nilai tambah bagi kehidupan sosial dan pembangunan daerah.
“Pemajuan kebudayaan harus berjalan seiring antara perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pewarisan. Dengan begitu, kebudayaan tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi daerah,” katanya.
Dalam proses penyusunan Ranperda, naskah akademik menjadi salah satu bagian penting yang menentukan kualitas substansi regulasi.
Dokumen tersebut diharapkan mampu memetakan kondisi kebudayaan di Anambas, mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan intervensi kebijakan, serta merumuskan kebutuhan hukum yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Pembahasan melalui FGD juga diarahkan untuk mengidentifikasi objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki Anambas.
Inventarisasi tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki gambaran lebih jelas mengenai kekayaan budaya yang perlu dilindungi dan dikembangkan.
Selain itu, keterlibatan masyarakat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan tersebut. Lembaga adat, tokoh masyarakat, pelaku seni, perangkat daerah, dan berbagai unsur terkait diharapkan dapat memberikan perspektif berdasarkan kondisi yang mereka temui di lapangan.
“Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting. Kita membutuhkan regulasi yang benar-benar mencerminkan kondisi kebudayaan Anambas, bukan aturan yang disusun tanpa mempertimbangkan kebutuhan di lapangan,” tutur Syamsil.
DPRD juga melibatkan tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) untuk memperkuat kajian akademis dalam penyusunan Ranperda tersebut.
Syamsil berharap kajian yang dihasilkan mampu memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai. Ketiga aspek tersebut diperlukan agar regulasi yang dirancang memiliki legitimasi sekaligus dapat dilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak cukup diukur dari selesainya proses legislasi. Implementasi dan dampaknya terhadap perlindungan kebudayaan justru menjadi hal yang lebih penting.
“Jangan sampai Ranperda ini hanya menjadi dokumen hukum tanpa pelaksanaan yang jelas. Kami ingin ada manfaat yang bisa dirasakan masyarakat, terutama dalam menjaga identitas budaya dan mengembangkan potensi lokal,” tegasnya.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD berharap pemajuan kebudayaan dapat menjadi agenda bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, warisan budaya Anambas diharapkan tetap relevan dalam kehidupan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari kekuatan daerah untuk menghadapi masa depan. (BK/Jun)
