Bursakota.co.id, Anambas – Kekayaan tradisi dan budaya lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas didorong memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.
DPRD Kepulauan Anambas kini membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun naskah akademik dan draf Ranperda.
Sejumlah unsur masyarakat, mulai dari lembaga adat, pelaku seni, maestro budaya, hingga pelaku ekonomi kreatif dilibatkan dalam forum tersebut.
Sekretaris DPRD Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, mengatakan penyusunan Ranperda ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Dia menjelaskan, Sekretariat DPRD berperan memfasilitasi kebutuhan Bapemperda dalam mempersiapkan rancangan regulasi tersebut, termasuk penyusunan kajian akademis sebagai dasar pembentukan peraturan daerah.
“Pembentukan Ranperda ini membutuhkan kajian yang matang. Karena itu, kami memfasilitasi Bapemperda untuk menghimpun berbagai pandangan dan masukan sebelum naskah akademik serta draf peraturannya disempurnakan,” kata Jhon, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pembahasan tidak cukup hanya mengandalkan kajian dari tenaga ahli.
Kondisi kebudayaan di tengah masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan agar regulasi yang dihasilkan tidak terlepas dari realitas daerah.
Karena itu, FGD menghadirkan berbagai kelompok yang selama ini memiliki keterkaitan dengan aktivitas pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
“Yang ingin kita gali bukan hanya potensi budaya yang dimiliki Anambas, tetapi juga persoalan yang dihadapi dalam menjaga dan mengembangkannya. Aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi ini,” ujarnya.
Adapun peserta FGD terdiri dari pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD, unsur perangkat daerah, perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Melayu, Forum Pembauran Kebangsaan, serta sejumlah paguyuban dan kelompok kekerabatan.
Perwakilan tenaga pendidik, maestro, pelaku seni dan budaya, pelaku pariwisata, hingga pelaku ekonomi kreatif juga turut dilibatkan.
Sementara itu, tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) bertindak sebagai narasumber.
Tim tersebut memberikan pandangan akademis sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan materi muatan Ranperda.
Jhon berharap, keterlibatan banyak unsur dalam pembahasan ini dapat menghasilkan regulasi yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan pembentukan produk hukum daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan kebudayaan masyarakat.
“Harapan kami, seluruh masukan yang terkumpul bisa diterjemahkan ke dalam materi Ranperda yang tepat sasaran. Peraturan ini nantinya harus mampu menjawab kebutuhan pemajuan kebudayaan di Kepulauan Anambas,” tuturnya.
Melalui Ranperda tersebut, DPRD Anambas diharapkan dapat membangun landasan kebijakan yang lebih terarah untuk menjaga warisan budaya, memperkuat identitas daerah, serta membuka ruang bagi pengembangan kreativitas masyarakat. (BK/Jun)
