Buton Tengah – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus memperkuat akses pelayanan hukum bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan lapangan tim dari Mahkamah Agung RI yang meninjau kesiapan operasional Pengadilan Agama (PA) Buton Tengah.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari. Tim Mahkamah Agung dipimpin Kepala Biro Perencanaan MA bersama Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), serta dihadiri perwakilan Kementerian PAN-RB dan Sekretariat Negara.
Turut mendampingi dalam visitasi tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Agama Buton, Ketua Pengadilan Agama Baubau, Ketua Pengadilan Agama Muna, perwakilan Pengadilan Negeri Baubau dan Buton, serta Asisten Setda Kabupaten Buton Utara.
Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau gedung sementara yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah di Kelurahan Lakudo sebagai lokasi operasional awal Pengadilan Agama Buton Tengah. Selain itu, tim juga meninjau lahan yang disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan kantor permanen Pengadilan Agama di kawasan Perkantoran Labungkari.
Tak hanya itu, tim Mahkamah Agung juga melihat lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Buton Tengah yang akan berada berdekatan dengan Kantor Pengadilan Agama.
Bupati Buton Tengah Dr. Azhari mengatakan, kehadiran Pengadilan Agama merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kami menerima kunjungan lapangan dari tim Mahkamah Agung. Visitasi ini menjadi langkah penting untuk melihat kesiapan operasional Pengadilan Agama di Buton Tengah. Pemerintah daerah telah menyiapkan gedung sementara maupun lahan pembangunan kantor permanen,” ujar Azhari.
Menurutnya, pembangunan Pengadilan Negeri juga menjadi target berikutnya. Namun, proses tersebut perlu didukung dengan keberadaan Kejaksaan Negeri di Kabupaten Buton Tengah sebagai bagian dari pemenuhan unsur penegakan hukum di daerah.
“Kami juga diminta menyiapkan lahan untuk Pengadilan Negeri. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah berikutnya, karena kehadiran Pengadilan Negeri harus didukung dengan berdirinya Kejaksaan Negeri Buton Tengah. Insya Allah, kami akan terus berjuang agar seluruh lembaga penegak hukum dapat hadir di daerah ini. Untuk sementara, layanan rumah tahanan nantinya masih dapat berkoordinasi dengan Raha,” jelasnya.
Azhari menegaskan, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah akan terus mengupayakan berbagai langkah agar masyarakat memperoleh pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan berkualitas tanpa harus bergantung pada daerah lain.
“Kami akan terus berusaha selama masih ada peluang. Semua ikhtiar ini kami lakukan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Buton Tengah, baik saat ini maupun di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan setiap niat baik dan usaha yang kami lakukan bersama,” tutupnya.
Laporan : Haris
