Aceh Tengah – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) wilayah Provinsi Aceh melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, pada Selasa (6/5).
Kunjungan ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang menuntut pengembalian sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tusam Hutani Lestari (THL) menjadi lahan adat.
Sebagian besar HGU PT THL diketahui berada dalam wilayah administratif Kecamatan Linge. Masyarakat menilai, keberadaan perusahaan telah mengurangi ruang hidup dan akses ekonomi mereka yang sejak lama menggantungkan hidup pada hasil bumi dan hutan adat.
Reje Linge, Zainudin, dalam kesempatan itu menyampaikan permintaan agar tanah yang telah dikelola masyarakat sebagai kebun dan lahan peternakan dikembalikan menjadi milik masyarakat.
“Tanah yang sudah dikelola atau dijadikan kebun dan lahan peternakan agar dikembalikan jadi milik masyarakat yang masuk ke PT Tusam Lestari,” ujarnya.
Beberapa tokoh masyarakat Linge lainnya turut menyuarakan aspirasi dalam pertemuan tersebut.
“Kami tidak sedang meminta sesuatu yang bukan milik kami. Tanah ini sejak dahulu adalah bagian dari wilayah adat Linge. Kami hanya ingin kembali mengelola tanah nenek moyang kami agar anak cucu kami bisa hidup layak dan tidak terus bergantung pada pihak luar,” ungkap Adong Linge, tokoh masyarakat setempat.
Adong juga menyampaikan bahwa masyarakat mulai menggarap kembali sebagian lahan adat, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bukan sekadar soal tanah, tapi soal masa depan bangsa. Kami ingin berkontribusi nyata dalam program ketahanan pangan nasional. Kalau negara serius dengan ketahanan pangan, maka biarkan rakyat punya akses langsung ke lahan. Kami siap bekerja dan menanam, asal tanah adat ini dikembalikan,” tegasnya.
Komnas HAM Provinsi Aceh yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti persoalan ini secara menyeluruh dengan pendekatan kemanusiaan dan partisipatif, termasuk membuka peluang dialog dengan pihak PT THL.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari PT THL terkait desakan warga Linge tersebut.(hsb)
