Tanjungpinang – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna–Anambas, H. Mustamin Bakri, menyampaikan laporan dan kesimpulan hasil reses Masa Sidang I Tahun 2025–2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Sidang Utama, Dompak, Senin (19/1/2026).
Reses tersebut dilaksanakan secara terpisah bersama dua anggota DPRD Kepri dari Dapil Natuna–Anambas, yakni Daeng Amhar dan Marzuki, dengan menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah perbatasan.
Dalam laporannya, Mustamin Bakri menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, tanpa ada perbedaan perlakuan dalam perjuangan pembangunan.
“Dalam menanggapi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, kami bersama kedua kolega sepakat menempatkan usulan-usulan dari Natuna dan Anambas sebagai satu kesatuan. Tidak ada perbedaan antara Natuna dan Anambas,” tegas Mustamin Bakri.
Ia menjelaskan, hasil reses menghimpun berbagai aspirasi strategis, mulai dari sektor pendidikan, penyelesaian ruas jalan provinsi yang belum tuntas, pembangunan dan peningkatan pelabuhan, ketersediaan listrik 24 jam, hingga pemenuhan sarana dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.
“Reses ini menjadi sarana penting untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan dan kepulauan. Aspirasi yang kami terima akan kami perjuangkan agar dapat diakomodir dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.
Sejumlah usulan prioritas infrastruktur jalan meliputi lanjutan dan peningkatan jalan hotmix di ruas Kelarik–Batubi, Pering–Penagi, Padang Hangus–Cemaga, serta Simpang Padang Hangus–Binjai. Masyarakat juga mengusulkan lanjutan rekonstruksi Jalan Bukit Leman menuju Trans Batubi, serta pembangunan gedung SMAN 1 Pulau Tiga.
Di sektor kemaritiman, aspirasi masyarakat mencakup lanjutan pembangunan pelabuhan perintis di Kecamatan Pulau Tiga, pembangunan pelabuhan umum Desa Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara, serta pembangunan pelabuhan Desa Selaut di Kecamatan Bunguran Barat. Selain itu, peningkatan dan pembangunan jalan lingkar Kecamatan Pulau Tiga juga dinilai mendesak.
Tak hanya Natuna, Mustamin Bakri juga secara khusus menyoroti kebutuhan mendesak di Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti penyediaan listrik 24 jam, pembangunan pelabuhan, serta penyelesaian ruas jalan provinsi yang hingga kini belum rampung.
“Jalan-jalan di Anambas ini sangat vital bagi mobilitas masyarakat dan pergerakan ekonomi. Kami mendorong agar ruas jalan provinsi yang belum selesai dapat segera dituntaskan,” tegasnya.
Aspirasi lainnya turut menyentuh kebutuhan dasar, seperti penyelesaian pembangunan jaringan HDPE di Kecamatan Pulau Tiga Barat, serta penyediaan layanan listrik 24 jam di Desa Teluk Labuh dan Sededap, Kecamatan Pulau Tiga, serta Desa Selaut, Kecamatan Bunguran Barat.
Selain infrastruktur fisik, Mustamin Bakri juga menyoroti kebutuhan tenaga kesehatan, baik dokter maupun bidan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di wilayah Natuna dan Anambas.
“Tenaga kesehatan, termasuk dokter dan bidan, masih sangat dibutuhkan. Mereka perlu mendapat perhatian dan dipertahankan, karena layanan kesehatan di wilayah kepulauan tidak boleh terabaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh aspirasi masyarakat tersebut telah dirangkum secara resmi dan akan terus dikawal agar tidak berhenti sebatas laporan.
“Kami bersama Daeng Amhar dan Marzuki berkomitmen mengawal aspirasi ini agar benar-benar diwujudkan demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Natuna dan Anambas,” pungkasnya.
Laporan hasil reses ini diharapkan menjadi dasar perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses.
Editor : Papi
