Natuna – Kabupaten Natuna raih predikat Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta. Predikat ini diraih karena tercapainya target minimal 65 persen jumlah kepesertaan.
Hal ini disampaikan Kepala Kanwil BPJS Tanjung Pinang dr. Fauzi dalam acara penyerahan Nota Kesepakatan (NK) dan Rencana Kerja (RK) tahun 2022 di ruang rapat kantor bupati natuna, bukit arai, Rabu (19/01).
“Salah satu indikator yang dikejar ialah UHC, dimana minimal 65 persen tercover dalam JKN. Hari ini merupakan tahun ke empat Pendatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Natuna masih tetap mempertahankan UHC nya,”ujarnya.
Dengan raihan ini, Fauzi mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas keberhasilan tersebut. Harapannya kedepan selain menjaga UHC, kualitas pelayan juga harus bisa dioptimalkan. Tentunya dengan sinergi antara BPJS dengan dinas terkait.
“Di data kami sampai 2022 sudah tercover sebanyak 88.657 jiwa dan yang lebih amazing nya lagi sebanyak 46.617 merupakan tanggungan dari APBD Natuna. Kami ucapkan selamat atas capaian bersama ini,”
Sementara itu, Bupati Natuna menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten natuna berupaya semaksimal dan semampu mungkin untuk melakukan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pemenuhan Kesehatan masyarakat Natuna. Karena tujuan dari semua ini adalah untuk menjamin Kesehatan masyarakat.
“Ini merupakan kegiatan lanjutan, sebenar kita telah melakukan Kerjasama beberapa tahun, dan hari ini kita lakukan kesepakatan Kerjasama sekaligus penyerahan MoU nya. Setelah kita bayar dan lakukan MoU, secara tanggung jawab Kesehatan yang telah diberikan itu merupakan tanggung jawab BPJS,” Papar Wan Siswandi.
Dijelaskan Wan Siswandi, Saat ini 46 ribu lebih masyarakat natuna dalam tanggungan pemerintah kabupaten, sementara selebihnya ada yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan provinsi serta ada yang umum mandiri.
Untuk meringankan beban yang ditanggung pemerintah daerah, apalagi dalam kondisi pandemi covid-19. Bupati berupaya menyampaikan hal ini ke kementerian terkait untuk membantu kabupaten natuna.
“Ini sangat mengerus anggaran APBD Natuna dan bukan uang yang sedikit, apalagi dalam kondisi Pandemi. Makanya kemarin kami sampaikan ke Menteri Sosial, alhamdulilah respon beliau bagus,”
“Dari 46 ribu itu sekitar 26 ribu kita ajukan kepemerintah pusat. Bukan masalah beban, tapi ini mengurangi anggaran pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat bisa membantu 10 ribu saja ini bisa mengurangi anggaran pemerintah daerah, sekarang masih dalam proses, yang jelas pemerintah daerah sangat mementingkan Kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, dengan besarnya anggaran yang ditanggung Pemerintah daerah , Wan Siswandi berharap pelayan untuk peserta BPJS lebih ditingkatkan lagi.
“Saya ucapkan terimakasih kepada BPJS yang telah bekerjasama dan kita harap kedepan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat kita bisa dilayani dengan baik,” pintanya.***(Advetorial)
