Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring, Selasa (24/12/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna diwakili oleh Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijanarko Varianto, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan.
Rakor ini merupakan bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD di seluruh daerah, sekaligus mendorong percepatan realisasi anggaran menjelang akhir tahun anggaran.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri ini diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, beserta jajaran sekretaris daerah.
Agenda utama rakor adalah mengevaluasi capaian realisasi APBD serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas fiskal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya pada sektor-sektor prioritas.
Beberapa fokus utama yang disampaikan antara lain percepatan belanja modal, belanja barang dan jasa, serta penguatan pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk memastikan kualitas belanja tetap terjaga, tepat sasaran, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, termasuk mendukung pengembangan UMKM dan pembangunan infrastruktur.
Rakor ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan APBD. Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan monitoring realisasi anggaran serta memberikan pembinaan kepada daerah-daerah yang realisasinya masih belum optimal.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Natuna.
Editor : Papi
