Natuna – Pengelolaan keuangan desa bukan sekadar urusan mencatat pemasukan dan pengeluaran anggaran. Di dalamnya terdapat amanah masyarakat yang harus dijalankan secara transparan, tertib, dan bertanggung jawab. Karena itu, kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di tingkat desa.
Menyadari pentingnya hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna menggelar pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diikuti 140 aparatur desa, terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa se-Kabupaten Natuna.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, tersebut dipusatkan di Gedung Sri Serindit, Natuna. Pelatihan ini menjadi ruang bagi aparatur desa untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kapasitas, sekaligus memperdalam pengetahuan mengenai tata kelola keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala DPMD Natuna sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Suhardi, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa agar mampu mengelola anggaran secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, tata kelola pemerintahan desa harus ditopang oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memadai, terutama dalam mengelola keuangan secara profesional.
Suhardi mengakui, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah desa. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, ketidaktepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, hingga belum optimalnya penatausahaan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Kondisi tersebut, katanya, perlu menjadi perhatian bersama agar pengelolaan anggaran desa tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Pelatihan sangat penting kita laksanakan yang tujuannya untuk memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai pengawasan, pengendalian, serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan,” ujar Suhardi.
Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan tidak hanya memahami aturan secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Anggaran Desa Adalah Amanah Masyarakat
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Khaidir, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa dana yang dikelola pemerintah desa bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan amanah dan kepercayaan masyarakat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga.
Karena itu, jangan sampai anggaran yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya administrasi, kurangnya pemahaman regulasi, maupun ketidaktepatan dalam pelaksanaan kegiatan.
Khaidir meminta kepala desa dan seluruh perangkatnya memahami setiap ketentuan serta mekanisme pengelolaan keuangan. Regulasi harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, menyusun program, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, warga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan desa,” katanya.
Lebih lanjut, Khaidir mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata. Program pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan prioritas seperti infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Ia juga mengingatkan aparatur desa agar menjadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan kesempatan mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa turut menjadi perhatian. Digitalisasi diharapkan dapat membantu meningkatkan ketertiban administrasi, transparansi, serta efektivitas pengelolaan anggaran.
“Saya berharap melalui pelatihan ini, seluruh peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masing-masing,” tutupnya.
Libatkan Unsur Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Untuk memperkuat pemahaman peserta dari berbagai aspek, panitia menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Polres Natuna, Inspektorat Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna.
Materi yang diberikan mencakup aspek regulasi, hukum, pengawasan, hingga teknis administrasi keuangan desa. Dengan demikian, kepala desa dan sekretaris desa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tanggung jawab dalam mengelola anggaran.
Pelatihan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap lahir tata kelola keuangan desa yang semakin baik. Sebab, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam mengelola setiap rupiah secara tepat, terbuka, dan bertanggung jawab.
Editor : Papi
