
Bursakota.co.id, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan infrastruktur transportasi laut guna menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Salah satu langkah yang kini diperjuangkan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, adalah mengusulkan pembangunan empat pelabuhan apung berbahan High Density Polyethylene (HDPE) melalui program bantuan Presiden.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat rencana penetapan lokasi pembangunan pelabuhan HDPE yang dipimpin langsung Cen Sui Lan, didampingi Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik dan Sekretaris Daerah Boy Wijanarko, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran perangkat daerah serta perwakilan desa dan kelurahan yang menjadi sasaran usulan pembangunan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah merespons kebutuhan peningkatan fasilitas pelabuhan di sejumlah wilayah Natuna. Sebagai daerah kepulauan, keberadaan pelabuhan yang layak menjadi kebutuhan penting untuk menunjang mobilitas penumpang, distribusi barang, hingga pelayanan masyarakat.
Cen Sui Lan mengatakan, program bantuan pembangunan pelabuhan HDPE merupakan peluang yang harus dipersiapkan secara serius, baik oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Terlebih, proses pengusulan membutuhkan kelengkapan administrasi dan harus diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Menurutnya, terdapat empat lokasi yang diusulkan berdasarkan koordinasi dan kajian kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.
“Ini merupakan bantuan Presiden untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Kita mengusulkan beberapa desa karena berdasarkan data dan hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan, lokasi-lokasi tersebut dinilai layak dan membutuhkan pembangunan pelabuhan HDPE,” ujar Cen.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pihak yang memfasilitasi program tersebut. Selanjutnya, tim survei atau feasibility study (FS) direncanakan turun langsung untuk menilai kondisi lokasi, kebutuhan pembangunan, serta kesiapan daerah.
Karena itu, Cen meminta pemerintah desa dan kelurahan yang masuk dalam daftar usulan segera melengkapi persyaratan administrasi, termasuk membentuk komite atau kelompok masyarakat sebagai salah satu persyaratan penerima bantuan.
“Desa harus menyiapkan komite atau panitia (kelompok masyarakat). Nanti desa menunjuk satu ketua, bendahara, dan kelengkapan lainnya. Teknis pembentukan serta tugasnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh dinas terkait,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh dokumen pendukung segera diselesaikan. Pemerintah daerah berharap, ketika tim survei datang, seluruh data dan persyaratan sudah tersedia sehingga proses peninjauan dapat berjalan efektif.
“Saya ingin ini segera diselesaikan. Batas waktunya paling lambat 30 Desember. Kalau semua sudah siap, ketika tim datang untuk survei, kita tinggal menunjukkan lokasi dan dokumen yang diperlukan,” ungkapnya.
Empat Lokasi Jadi Prioritas
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi, memaparkan empat lokasi yang menjadi prioritas usulan pembangunan pelabuhan apung HDPE, yakni Desa Batu Berian, Kampung Pelimpak di Kelurahan Serasan, Desa Pulau Tiga, dan Desa Sededap.
Menurut Alazi, penentuan lokasi mempertimbangkan kondisi fasilitas pelabuhan yang tersedia, karakteristik wilayah, serta manfaat pembangunan bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di Desa Batu Berian, misalnya, terdapat dua pelabuhan, masing-masing milik pemerintah kabupaten dan desa. Meski perairan di sekitar pelabuhan masih memiliki kedalaman sekitar enam meter saat air surut sehingga pompong dapat bersandar, keberadaan fasilitas apung HDPE dinilai dapat memberikan kemudahan tambahan.
Fasilitas tersebut diharapkan mendukung aktivitas naik turun penumpang, memperlancar bongkar muat barang, serta memudahkan masyarakat membawa kendaraan roda dua dari dan menuju pompong.
Akses yang lebih baik juga dinilai penting untuk kebutuhan pelayanan masyarakat, terutama ketika warga harus membawa orang sakit maupun lanjut usia yang membutuhkan transportasi laut secara lebih mudah dan aman.
Namun, Alazi menjelaskan, pembangunan di Batu Berian perlu memperhatikan kondisi fasilitas pelabuhan yang sudah ada. Rehabilitasi pelabuhan eksisting menjadi salah satu tahapan yang harus diprioritaskan sebelum pengadaan atau pembangunan fasilitas HDPE dilaksanakan.
Lokasi kedua berada di Kampung Pelimpak, Kelurahan Serasan. Kawasan ini memiliki pelabuhan milik pemerintah daerah yang dikenal masyarakat sebagai Pelabuhan Pelimpak.
Pembangunan pelabuhan apung HDPE di lokasi tersebut diharapkan memperkuat konektivitas transportasi laut, khususnya antara kawasan Batu Berian dan Pelimpak. Selain menjadi bagian dari aktivitas masyarakat, Pelimpak juga memiliki posisi strategis karena berada di kawasan pusat aktivitas Kecamatan Serasan.
“Untuk Pelimpak, kita mengusulkan pembangunan HDPE agar konektivitas antara Batu Berian dan Pelimpak semakin baik. Fungsinya juga untuk memudahkan masyarakat, baik dalam aktivitas naik turun penumpang maupun bongkar muat barang,” jelas Alazi.
Sementara itu, usulan di Desa Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, merupakan bagian dari upaya melanjutkan pengembangan fasilitas pelabuhan apung di kawasan tersebut. Penambahan fasilitas diharapkan dapat meningkatkan kelayakan sarana transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Adapun Desa Sededap, Kecamatan Pulau Tiga, juga diusulkan karena dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur pelabuhan apung guna mempermudah akses transportasi laut warga.
Desa Diminta Segera Bentuk Kelompok Masyarakat
Alazi menambahkan, proses pembangunan pelabuhan HDPE harus mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, setiap desa yang masuk dalam daftar usulan diwajibkan menyiapkan kelompok masyarakat.
Kelompok tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam proses pengusulan bantuan. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan akan memberikan pendampingan, termasuk menjelaskan tugas, mekanisme pembentukan, dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
Percepatan pembentukan kelompok masyarakat di tingkat desa diperlukan agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak terkendala persoalan administrasi.
Cen Sui Lan berharap seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa hingga kelompok masyarakat, dapat bekerja sama mempersiapkan kebutuhan tersebut. Dengan demikian, peluang memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Bagi Natuna yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan sangat bergantung pada transportasi laut, pelabuhan bukan sekadar fasilitas pendukung. Keberadaannya menyangkut akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar.
Pelabuhan yang memadai dapat memperlancar distribusi barang, memudahkan mobilitas penumpang, mendukung kegiatan ekonomi, serta membantu masyarakat ketika menghadapi kebutuhan mendesak, termasuk pelayanan kesehatan.
Melalui usulan empat pelabuhan apung HDPE tersebut, Pemkab Natuna berharap dukungan pemerintah pusat dapat menjawab sebagian kebutuhan infrastruktur transportasi laut di daerah perbatasan.
Jika terealisasi, pembangunan ini diharapkan menghadirkan akses yang lebih aman dan mudah bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau Natuna, sekaligus memperkuat konektivitas antarkawasan yang selama ini menjadikan laut sebagai jalur utama kehidupan.
Editor : Papi












