Natuna — Setelah menempuh perjalanan laut, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna–Anambas, H. Mustamin Bakri, S.Sos., M.Si., tiba di Desa Batu Berian, Kecamatan Serasan, Sabtu (15/8/2026).
Kehadiran Mustamin merupakan bagian dari pelaksanaan reses Masa Sidang III untuk menyerap secara langsung aspirasi masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah kepulauan dan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan yang masih menjadi perhatian, mulai dari listrik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi hingga perlindungan sosial.
Warga Minta Listrik 24 Jam
Salah satu aspirasi yang cukup menonjol adalah peningkatan pelayanan listrik menjadi 24 jam. Warga berharap keterbatasan waktu penerangan dapat segera diatasi sehingga tidak menghambat aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mustamin mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan jajaran PLN di Tanjungpinang. Menurutnya, PLN tengah berupaya meningkatkan durasi pelayanan listrik di wilayah tersebut dari sebelumnya sekitar 14 jam menjadi 24 jam.
“Untuk listrik, saya sudah langsung koordinasi dengan manajer PLN Tanjungpinang. Mereka sedang berusaha meningkatkan pelayanan dari 14 jam menjadi 24 jam. Harapannya tidak ada lagi wilayah yang penerangannya tidak terang,” ujar Mustamin.
Selain listrik, warga mengusulkan peningkatan jalan permukiman untuk mempermudah mobilitas, termasuk pembangunan tambatan perahu yang sangat dibutuhkan masyarakat yang beraktivitas sebagai nelayan.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian
Di bidang kesehatan, masyarakat menyampaikan kebutuhan penambahan tenaga kesehatan, khususnya bidan. Warga juga mengharapkan adanya pendampingan dalam persoalan BPJS Kesehatan agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses pelayanan sesuai ketentuan.
Sementara di bidang pendidikan, masyarakat mengusulkan pembangunan SMA baru di wilayah Serasan. Saat ini, anak-anak dari Batu Berian harus bersekolah di SMA yang berada di wilayah Serasan dengan menempuh perjalanan melalui laut.
Kondisi tersebut menjadi kendala ketika cuaca buruk dan gelombang tinggi. Ketika kondisi laut tidak memungkinkan untuk diseberangi, siswa berpotensi mengalami kesulitan menuju sekolah dan proses belajar pun dapat terganggu.
Karena itu, warga juga mengusulkan dukungan transportasi darat dari pelabuhan menuju sekolah SMA untuk memudahkan dan meningkatkan keamanan akses pendidikan bagi para siswa.
Data Bansos Harus Tepat Sasaran
Dalam bidang sosial, warga turut menyoroti mekanisme penetapan penerima bantuan sosial. Mereka berharap pendataan penerima bansos benar-benar didasarkan pada kondisi riil masyarakat di lapangan.
Mustamin mengatakan persoalan data sosial perlu terus dievaluasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
“Yang terpenting adalah penetapan warga yang mendapatkan bantuan harus benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kalau ada data yang tidak sesuai, tentu perlu dievaluasi dan dilakukan pendataan kembali,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan bantuan pembangunan rumah ibadah sebagai bagian dari pemenuhan fasilitas sosial dan keagamaan.
Konektivitas Laut Dinilai Mendesak
Dari berbagai aspirasi yang disampaikan, Mustamin menilai konektivitas laut menjadi salah satu kebutuhan yang cukup mendesak bagi masyarakat Batu Berian.
Menurutnya, pelabuhan dan tambatan perahu memiliki peran penting karena aktivitas masyarakat di wilayah tersebut sangat bergantung pada transportasi laut.
“Pelabuhan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, usulan pembangunan pelabuhan dan tambatan perahu menjadi salah satu aspirasi yang akan kita dorong,” tegasnya.
Mustamin menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui kewenangannya sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri.
Ia juga menilai wilayah perbatasan seperti Serasan dan Batu Berian memiliki posisi strategis sehingga pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perlindungan sosial yang layak.
“Ini wilayah perbatasan. Masyarakat harus mendapatkan perhatian dan pelayanan yang baik. Aspirasi yang disampaikan akan kita tampung, kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sesuai kewenangan masing-masing,” pungkasnya.
Kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi Mustamin Bakri untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di wilayah kepulauan sekaligus menghimpun berbagai kebutuhan warga yang selanjutnya akan diperjuangkan dalam agenda pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.
Editor : Papi
