Lingga – Ketegasan kembali ditegakkan di tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Lingga. Bupati Lingga, Muhammad Nizar, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilainya tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai abdi negara.
Dalam pernyataannya, Nizar menegaskan bahwa ASN yang tidak disiplin harus diproses hingga pemberhentian, sesuai regulasi yang berlaku.
“Maaf cakap, saya pengen kalau memang sesuai dengan aturan dari Menteri Dalam Negeri, ya diberhentikan saja. Kalau memang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab,” tegas Nizar dalam wawancara Minggu, 20 April 2025.
Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Temuan di lapangan menunjukkan masih banyak ASN yang mangkir dari kewajiban masuk kerja, bahkan ada yang tidak hadir hingga dua tahun lamanya, namun anehnya absensi tetap berjalan.
“Ada yang masuk kantor, ada yang tidak. Bahkan ada yang dua tahun tidak masuk, tapi absensi tetap berjalan,” ujar Nizar dengan nada geram.
Praktik titip absen juga menjadi sorotan. Beberapa ASN yang ditugaskan di pulau-pulau justru tidak memiliki catatan absensi yang jelas, bahkan ada dugaan kehadiran dititipkan ke rekan kerja lain. Hal ini, menurut Bupati, merupakan penyimpangan serius yang merusak integritas birokrasi.
“Ini jelas-jelas penyimpangan. Tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Untuk menertibkan situasi, Nizar menekankan pentingnya penegakan aturan. Mulai dari pemberian Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3, bahkan bila perlu sampai ke tahap pemberhentian.
“Saya ingin mereka yang tidak disiplin ini diproses sampai ke pemberhentian. Biar jadi contoh dan tidak menular ke yang lain,” ucapnya lantang.
Nizar berharap, langkah tegas ini dapat menjadi cambuk bagi ASN lainnya agar kembali ke jalur profesionalisme dan bertanggung jawab atas tugas yang telah dipercayakan.
“Jangan sampai masyarakat menilai aparatur kita tidak serius bekerja. Kita harus tunjukkan bahwa Pemkab Lingga serius membangun, dan itu butuh ASN yang disiplin dan berintegritas,” tutupnya.
Dengan sikap tegas ini, Bupati Lingga mengirim sinyal kuat, tidak ada toleransi bagi pelanggaran disiplin di jajaran pemerintahan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.(Bk/Iwan)
