Batam — Keterbatasan ruang belajar membuat sejumlah siswa SMK Negeri 8 Batam harus mengikuti pembelajaran di koridor depan kelas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah Wakil Gubernur Kepri, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.SI, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah tersebut, Selasa (29/9/2026) pagi.
Dalam kunjungan itu, Wagub Nyanyang melihat langsung aktivitas belajar siswa yang berlangsung di luar ruang kelas.
Berdasarkan penjelasan pihak sekolah, terdapat enam kelas yang secara bergantian harus menggunakan area koridor sebagai tempat belajar.
Kepala SMKN 8 Batam, Soleha Nurul Bahriyah, mengatakan persoalan tersebut terjadi akibat lonjakan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027.
Menurut dia, sekolah yang sebelumnya hanya menerima sekitar 13 rombongan belajar (rombel), tahun ini harus menampung hingga 23 rombel.
“Yang tadinya kita hanya terima 13 kelas, tapi tahun ini menjadi 23. Jadi beriring dengan kekurangan kelas, kemudian kekurangan guru. Jadi solusi sementara sembari menunggu adanya guru baru, kita belajar di luar, kita manfaatkan koridor,” kata Soleha.
Ia menjelaskan, kondisi belajar di koridor tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2026. Namun demikian, tidak seluruh siswa belajar di luar secara bersamaan karena penggunaannya dilakukan secara bergantian.
Setiap kelas berisi sekitar 38 hingga 40 siswa. Dengan demikian, jumlah siswa yang terdampak dalam satu sesi dapat mencapai ratusan siswa, meski tidak seluruhnya belajar di koridor pada waktu yang sama.
Sekolah sebelumnya juga sempat mencoba pembelajaran daring sebagai solusi sementara. Namun, menurut Soleha, sejumlah orang tua menyampaikan keberatan karena aktivitas belajar anak dinilai lebih sulit terpantau ketika dilakukan secara daring.
“Karena daring, keluhan dari orang tua tidak terkontrol, dan anak tidak maksimal, jadi lebih bagus di koridor,” ujarnya.
Selain ruang kelas, keterbatasan ruang praktik juga menjadi persoalan. Terdapat tiga konsentrasi keahlian yang belum memiliki ruang praktik sehingga siswa harus menunggu secara bergantian sebelum menggunakan fasilitas praktik.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan persoalan di SMKN 8 tidak terlepas dari adanya tambahan peserta didik yang berasal dari limpahan penerimaan siswa dari SMKN 5 dan SMKN 1 Batam.
“Yang dulunya 400 sekarang menjadi 900. Maka harusnya kita mempunyai 32 kelas, tapi kita sekarang hanya 23 kelas, minus kita sembilan,” kata Nyanyang.
Menurut dia, kebutuhan ruang tersebut dapat ditekan apabila sekolah menerapkan sistem dua shift.
“Kalau kita dua shift cukup hanya enam kelas saja,” ujarnya.
Nyanyang juga melihat langsung sejumlah siswa yang tengah menunggu giliran menggunakan ruang praktik, termasuk siswa jurusan pengelasan dan otomotif.
Ia menyebut kompetensi pengelasan menjadi salah satu bidang yang banyak diminati karena memiliki keterkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di Batam dan Kepri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan persoalan kelebihan jumlah siswa merupakan dampak dari tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan vokasi.
Ia menjelaskan, pemerintah berupaya mengatur kembali jumlah rombel sesuai kapasitas sekolah sekaligus mendorong penerapan sistem dua shift.
“Kalau sudah dua shift, insyaAllah ini selesai sebenarnya,” kata Andi Agung.
Ia menambahkan, pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan serta penambahan fasilitas pendidikan. Sebelumnya, Pemprov Kepri telah menjalankan program revitalisasi sejumlah SMA/SMK di Batam, termasuk empat ruang kelas baru di SMKN 8 yang masuk dalam program revitalisasi 2025.
Pada 2026, pemerintah pusat juga mengalokasikan program revitalisasi untuk satuan pendidikan di Kepri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya menyebut 107 satuan pendidikan di Kepri menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran sekitar Rp97 miliar.
Pemprov Kepri juga telah memulai pembangunan dua SMK negeri baru di Batam, yakni SMKN 13 di Tanjung Buntung dan SMKN 14 di Tanjunguncang, sebagai bagian dari upaya mengantisipasi tingginya kebutuhan daya tampung pendidikan vokasi.
Wagub Nyanyang juga mengatakan Pemprov Kepri terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penambahan ruang kelas baru.
“Tahun ini kita mendapatkan 100 miliar untuk ruang kelas baru. Mudah-mudahan kita bisa terbangun di SMK yang menjadi prioritas di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan kapasitas sekolah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi siswa.
Bagi SMKN 8 Batam, penerapan dua shift diharapkan menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi penggunaan koridor sebagai tempat belajar.
Sementara pembangunan ruang kelas dan fasilitas praktik menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman dan sesuai kapasitas sekolah.
Editor : Papi
