Bursakota.co.id, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengukuhkan tujuh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) baru dalam sebuah agenda strategis yang digelar di Hotel Aston, Tanjungpinang, Senin (5/5).
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah provinsi dalam melibatkan masyarakat menjaga kekayaan laut Kepri yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan.
Agenda yang berlangsung selama dua hari, 5–6 Mei 2025, ini merupakan hasil kolaborasi antara Konservasi Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola dan melindungi sumber daya laut secara berkelanjutan, khususnya di kawasan konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan.
Garda Terdepan Perlindungan Laut
Tujuh Pokmaswas baru yang dikukuhkan berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Bintan, masing-masing:
Pokmaswas Gurita Kawal (Kelurahan Kawal, Gunung Kijang)
Pokmaswas Bintang Laut (Desa Mantang Baru, Mantang)
Pokmaswas Perisai (Desa Mapur, Bintan Pesisir)
Pokmaswas Srikandi (Desa Berakit, Teluk Sebong)
Pokmaswas Pusat Berkumis (Desa Teluk Bakau, Gunung Kijang)
Pokmaswas Camar Laut (Desa Malang Rapat, Gunung Kijang)
Pokmaswas Dugong (Desa Pengudang, Teluk Sebong)
Wagub Nyanyang dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasi dalam menjaga kelestarian laut.
“Peran Pokmaswas sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kawasan konservasi. Laut kita adalah permata biru Indonesia, kekayaan yang harus kita jaga bersama,” ujarnya penuh semangat.
Waspadai Polusi Laut dan Ancaman Lintas Batas
Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyoroti tantangan polusi laut, khususnya pada musim angin utara antara Oktober hingga Januari. Menurutnya, upaya pengawasan laut tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara.
“Koordinasi dengan Malaysia, Singapura, dan bahkan dengan pihak kedutaan besar sangat penting dalam mencegah pencemaran lintas batas yang mengancam ekosistem laut kita,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran bukan halangan untuk membangun sistem pengawasan laut yang tangguh, selama masyarakat diberdayakan dan difasilitasi dengan pelatihan serta pendampingan yang memadai.
Partisipatif dan Berkelanjutan
Wagub Nyanyang menutup sambutannya dengan optimisme bahwa ke depan, pengawasan laut di Kepri akan berbasis partisipasi aktif masyarakat.
“Semoga sistem pengawasan kawasan konservasi kita semakin kokoh dan mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di masa depan,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala DKP Kepri Said Sudrajat, Manajer Program Perikanan Konservasi Indonesia Burhanudin, perwakilan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Camat Gunung Kijang Rahak, dan Camat Bintan Pesisir Assun Ani.
Editor : Papi
