Buton Tengah – Bupati Buton Tengah, Dr Azhari, menanggapi tegas tudingan adanya “dana siluman” dalam pembangunan dapur Sekolah Rakyat. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan dialog publik yang digelar oleh HIPPMMAS RAYA KDI.
Dalam sambutannya, Azhari menyayangkan munculnya istilah “dana siluman” yang dinilai tidak berdasar.
“Katanya ada dana siluman di pembangunan dapur Sekolah Rakyat. Siluman itu tidak bisa dilihat, seperti sumanga itu namanya siluman. Kalau anggaran Sekolah Rakyat itu dibahas di DPRD pada perubahan anggaran, tiba-tiba DPRD bentuk pansus lalu dibilang anggaran siluman,” ujar Azhari di hadapan peserta dialog.
Menurutnya, seluruh proses penganggaran telah melalui mekanisme yang ada. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan lebih awal sebelum perubahan anggaran disahkan karena kondisi yang mendesak.
Azhari memaparkan, perubahan anggaran baru dapat disahkan sekitar bulan Oktober, sementara Sekolah Rakyat sudah harus menerima siswa pada akhir Juli. Jika menunggu pengesahan perubahan anggaran, kata dia, maka berpotensi tidak mendapatkan alokasi program pembangunan untuk Sekolah Rakyat.
“Kalau mau tunggu perubahan anggaran berarti kita tidak dapat alokasi untuk Sekolah Rakyat. Maka saya putuskan untuk bangun pakai dana BTT (Biaya Tidak Terduga). Tidak bisa dipakai? Bisa, karena di situ ada kepentingan mendesak,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penggunaan dana BTT diperbolehkan dalam situasi tertentu, terutama ketika menyangkut kepentingan mendesak yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Dalam hal ini, pembangunan Sekolah Rakyat dinilai sangat mendesak karena keterbatasan waktu dan kebutuhan penerimaan siswa baru.
“Mendesak kah itu pembangunan Sekolah Rakyat? Mendesak, karena sudah tidak ada anggaran,” pungkas Azhari.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi resmi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas polemik yang berkembang terkait pembangunan dapur Sekolah Rakyat, yang sebelumnya menuai sorotan dan pembentukan panitia khusus (pansus) di DPRD.
Azhari juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tetap terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi dari DPRD maupun masyarakat.
Ia menilai kritik merupakan bagian dari dinamika demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data dan fakta yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung program pendidikan yang tengah dijalankan pemerintah daerah.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan upaya nyata dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Buton Tengah, sehingga membutuhkan dukungan kolektif, bukan polemik yang berkepanjangan.
Di akhir penyampaiannya, Azhari berharap polemik terkait isu tersebut dapat diluruskan secara objektif dan proporsional.
Ia memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan aspek regulasi serta kepentingan masyarakat luas, dengan tujuan utama memberikan pelayanan terbaik bagi warga Buton Tengah.
Laporan : Haris
