Buton Tengah – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, Armin, secara resmi membuka kegiatan pemberian informasi status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat Kabupaten Buton Tengah.
Kegiatan ini digelar sebagai upaya menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait status kepesertaan BPJS yang tidak aktif.
Dalam sambutannya, Armin mengungkapkan bahwa belakangan ini pemerintah daerah kerap menerima aduan dari warga mengenai kartu BPJS yang tiba-tiba tidak aktif saat hendak digunakan berobat di fasilitas kesehatan.
“Akhir-akhir ini masyarakat kita sering mengeluh soal BPJS tidak aktif. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa mengetahui informasi yang sesungguhnya dan bersama-sama mencari solusinya bagaimana,” ujar Armin di hadapan para peserta kegiatan.
Ia menegaskan, kegiatan ini menjadi forum penting untuk sinkronisasi data dan koordinasi antarinstansi, sehingga persoalan kepesertaan JKN dapat ditangani secara tepat dan cepat.
Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memastikan masyarakat Buton Tengah tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, para camat, serta kepala desa lingkup Kabupaten Buton Tengah. Kehadiran lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat validasi data kepesertaan, khususnya bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).
Pj Sekda berharap melalui pertemuan ini akan lahir langkah konkret dan solusi bersama terkait permasalahan BPJS yang tidak aktif.
“Kita ingin masyarakat tidak lagi kebingungan saat membutuhkan layanan kesehatan. Semua harus kita benahi mulai dari data hingga mekanisme pelaporannya,” tegasnya.
Dengan adanya kegiatan pemberian informasi status kepesertaan JKN ini, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah optimistis persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera terurai, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga.
Laporan : Haris
