Lingga — Polemik dugaan penyerobotan lahan sagu milik warga Desa Pekaka, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, terus bergulir, Jum’at (03/04).
Setelah pihak perusahaan memberikan klarifikasi, kini giliran pemuda desa menyampaikan sikap dan harapannya.
Direktur Umum Regional CAA Grup yang menaungi PT Citra Sugi Aditya (CSA), Guarman, sebelumnya menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan unsur kesengajaan.
Menanggapi hal itu, salah seorang pemuda Desa Pekaka yang enggan disebutkan namanya meminta agar seluruh proses yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami para pemuda berharap kepada Pemerintah Desa Pekaka agar transparan dan terbuka terkait apa pun yang berhubungan dengan PT CSA, baik kepada pemuda maupun seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah desa harus memastikan kehadiran perusahaan tidak merugikan warga, terutama terkait potensi konflik lahan.
“Desa harus memastikan bahwa kehadiran perusahaan tidak menimbulkan konflik lahan dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Sagu Jadi Sumber Kehidupan Warga
Menurutnya, lahan sagu memiliki nilai historis dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat Desa Pekaka.
“Kampung ini masih bertuan. Dari zaman nenek moyang, sagu menjadi sumber utama orang tua kami untuk menyekolahkan anak-anak hingga bisa berhasil seperti sekarang,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pihak perusahaan, khususnya di lapangan, agar tidak sembarangan melakukan aktivitas pembukaan lahan tanpa koordinasi dengan masyarakat.
“Kami minta pihak perusahaan tidak asal menggusur lahan sagu milik warga. Harus ada koordinasi terlebih dahulu terkait lokasi yang akan digarap,” katanya.
Apresiasi untuk Pemkab Lingga
Di sisi lain, pemuda Desa Pekaka juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lingga yang telah turun langsung ke lapangan untuk menangani persoalan tersebut.
“Kami berterima kasih kepada Pemkab Lingga, khususnya Bupati dan OPD terkait yang telah turun langsung dan membantu menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Polemik ini diharapkan dapat diselesaikan secara adil dan transparan, sehingga keberadaan investasi tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.
Editor : Papi
