Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD Kepri terkait evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kebijakan strategis daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (17/4/2026).
Dalam sambutannya, Ansar menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah ke depan.
“Terima kasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, serta dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Luki Zaiman Prawira, pimpinan instansi vertikal, dan kepala OPD.
Ketua Pansus, Teddy Jun Askara, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembahasan LKPj dilakukan secara intensif selama 14 hari kerja. Pansus melakukan pendalaman terhadap kinerja seluruh OPD sebelum merumuskan sejumlah rekomendasi strategis.
“Secara umum capaian program pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kategori baik, namun masih terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan kualitasnya pada tahun mendatang,” jelasnya.
Sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan capaian positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2025 mencapai 7,89 persen (peringkat keempat nasional), inflasi terkendali di angka 3,54 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53 yang menempatkan Kepri pada posisi tiga besar nasional.
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan penting. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah diminta memperkuat monitoring capaian RPJMD 2025–2029, termasuk menyusun pemetaan progres yang lebih terukur dan informatif. Sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renstra juga perlu diperkuat agar selaras dengan kebijakan nasional serta kemampuan fiskal daerah.
DPRD juga mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antar pulau, hingga ketersediaan air bersih dan energi listrik.
Di sektor pendapatan, optimalisasi pajak kendaraan bermotor melalui pembaruan data wajib pajak menjadi perhatian, termasuk potensi pajak alat berat yang dinilai perlu digarap lebih serius. Bahkan, DPRD merekomendasikan pembentukan satuan tugas khusus untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara pada sisi belanja daerah, DPRD menekankan pentingnya efektivitas anggaran yang tidak hanya diukur dari tingkat serapan, tetapi juga dari capaian output dan outcome program. Evaluasi berkala serta disiplin dalam penjadwalan APBD dinilai penting untuk menghindari keterlambatan proyek maupun potensi tunda bayar.
Di bidang kepegawaian, DPRD turut menyoroti meningkatnya beban anggaran akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi pegawai secara proporsional serta meningkatkan kompetensi berbasis kinerja.
Melalui forum ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan semakin kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang merata, efektif, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.
Editor : Papi
