Program MBG Perlu Pengawasan Bersama, Marzuki Usulkan Kanal Pengaduan Khusus

0
25
FOTO : Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki, SH, meminta pemerintah daerah menyiapkan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG),

Tanjungpinang – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki, SH, meminta pemerintah daerah menyiapkan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menyediakan hotline pengaduan khusus yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Menurut Marzuki, program yang menjadi salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto tersebut harus dikawal bersama agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.

“Laporkan kepada pemerintah daerah apabila ada indikasi kecurangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan masyarakat sangat penting agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi penerima,” ujar Marzuki, Minggu (12/7/2026).

Anggota DPRD Kepri dari Daerah Pemilihan Natuna-Anambas itu menegaskan, keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan perlu segera dilaporkan melalui mekanisme yang tersedia agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Marzuki juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran atau penyelewengan program untuk tidak ragu menyampaikannya kepada pihak yang berwenang, sepanjang didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyediakan saluran pengaduan khusus yang mudah diakses masyarakat.

Menurutnya, keberadaan hotline pengaduan akan mempermudah warga dalam menyampaikan laporan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

“Pemerintah daerah perlu menyiapkan satu kanal atau kontak khusus sebagai sarana pengaduan masyarakat apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG. Yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap identitas pelapor agar masyarakat merasa aman saat menyampaikan informasi,” katanya.

Marzuki menilai, jaminan kerahasiaan identitas pelapor menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat memperkuat pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai secara optimal.

“Dengan pengawasan yang baik, program ini akan berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran,” pungkasnya.

Editor : Papi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini