Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Minyak Goreng guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (27/7/2026) pagi, dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perum Bulog Natuna serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan pengendalian inflasi, distribusi, dan ketahanan pangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Boy Wijanarko menyampaikan bahwa pengendalian harga bahan pokok, khususnya minyak goreng, menjadi perhatian penting pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia.
Menurutnya, kondisi wilayah kepulauan seperti Natuna memiliki tantangan tersendiri dalam proses distribusi barang, sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor untuk mencari solusi yang tepat.
“Melalui rapat koordinasi ini kita ingin memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) Kabupaten Natuna memaparkan perkembangan harga minyak goreng berdasarkan hasil pemantauan terhadap distributor dan pelaku usaha.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjelaskan kondisi ketersediaan pasokan pangan serta langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi komoditas kebutuhan masyarakat.
Pada sesi diskusi, sejumlah pimpinan OPD menyampaikan masukan sesuai bidang masing-masing. Salah satunya dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna terkait faktor transportasi yang sebelumnya diduga berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak goreng.
Ia menjelaskan, kenaikan harga minyak goreng tidak sepenuhnya disebabkan oleh perubahan tarif transportasi. Sebab, hingga saat ini distribusi bahan pangan masih mendapatkan dukungan subsidi transportasi dari pemerintah.
Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah tantangan karena fasilitas subsidi transportasi juga dimanfaatkan untuk pengangkutan barang lain, seperti material konstruksi dan komoditas nonpangan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Natuna menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran subsidi transportasi agar manfaatnya lebih tepat sasaran, khususnya untuk mendukung distribusi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia mendorong adanya kajian terhadap prioritas barang yang mendapatkan subsidi, sehingga komoditas pangan dapat menjadi perhatian utama dalam kebijakan distribusi bersubsidi.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran pasokan kebutuhan pokok, serta mendukung pengendalian inflasi daerah demi menjaga kesejahteraan masyarakat.
Editor : Papi
