Natuna — Suara masyarakat Pulau Subi kembali mengemuka dalam agenda reses Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Marzuki, S.H. Di Desa Subi Besar, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Jumat (14/8/2026), sejumlah persoalan pembangunan disampaikan langsung kepada wakil rakyat tersebut.
Di hadapan puluhan warga dan perangkat desa, Marzuki yang juga duduk di Komisi II DPRD Kepri menegaskan komitmennya untuk membawa dan mengawal aspirasi masyarakat Subi dalam pembahasan di tingkat Provinsi Kepri.
Pertemuan berlangsung interaktif. Warga tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga mengusulkan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak bagi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
Marzuki dalam kesempatan itu turut menjelaskan kondisi fiskal pemerintah saat ini. Menurutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami penyesuaian seiring adanya fokus anggaran pemerintah pusat terhadap sejumlah program prioritas nasional, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Namun, kondisi tersebut, menurut Marzuki, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah perbatasan.
“Meski TKDD menurun karena saat ini terkonsentrasi pada program prioritas nasional seperti BGN dan Kopdes Merah Putih, saya tegaskan bahwa aspirasi masyarakat Subi Besar tetap akan saya perjuangkan untuk dibawa ke ruang sidang paripurna dan disampaikan langsung kepada Pemerintah Provinsi Kepri,” tegas Marzuki.
Fasilitas Pelabuhan Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang kembali disuarakan dalam pertemuan tersebut adalah kondisi fasilitas Pelabuhan Subi Besar.
Camat Subi, Sarifudin, meminta Marzuki turut mengingatkan kembali komitmen Pemerintah Provinsi Kepri terkait pembangunan ruang tunggu penumpang di pelabuhan tersebut.
Menurutnya, ketiadaan ruang tunggu membuat masyarakat yang hendak bepergian harus menunggu dalam kondisi terbuka, terutama ketika cuaca panas.
“Selama ini penumpang selalu resah dengan panasnya terik matahari di pelabuhan karena sama sekali tidak ada tempat berteduh,” ungkap Sarifudin.
Bagi masyarakat pulau, pelabuhan bukan sekadar fasilitas transportasi. Pelabuhan menjadi salah satu akses utama untuk mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, hingga konektivitas dengan wilayah lainnya.
Karena itu, keberadaan fasilitas penunjang yang layak dinilai penting untuk memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Masjid dan Pemecah Ombak
Selain persoalan pelabuhan, Kepala Desa Subi Besar, Julaidi, bersama masyarakat juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan lainnya.
Dua kebutuhan yang menjadi perhatian utama adalah renovasi Masjid Al-Jannah dan pembangunan pemecah ombak atau breakwater.
Masyarakat mengusulkan bantuan renovasi Masjid Al-Jannah karena hingga saat ini bagian lantai masjid belum seluruhnya berkeramik.
Sementara pembangunan breakwater dinilai penting untuk melindungi kawasan pesisir dari abrasi serta hempasan gelombang laut.
Usulan tersebut menggambarkan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan, di mana kebutuhan fasilitas sosial berjalan beriringan dengan kebutuhan perlindungan kawasan pesisir.
Proposal Jadi Kunci
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Marzuki meminta pemerintah desa dan masyarakat tidak berhenti pada penyampaian secara lisan.
Ia mendorong seluruh usulan pembangunan disusun dalam bentuk proposal resmi dan dilengkapi dokumen pendukung serta legalitas yang diperlukan.
Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi bagian penting agar usulan dapat diproses melalui mekanisme perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
“Segala bentuk usulan harus menggunakan proposal resmi. Ini adalah kunci administratif agar usulan dapat dimasukkan secara sah ke dalam Musrenbang provinsi dan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” pungkas Marzuki.
Bagi masyarakat Subi Besar, reses tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan langsung persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Sementara bagi Marzuki, pertemuan itu menjadi awal dari proses pengawalan aspirasi. Sebab, menyerap suara masyarakat hanyalah langkah pertama. Tantangan berikutnya adalah memastikan aspirasi tersebut masuk dalam jalur perencanaan dan pembahasan anggaran pemerintah daerah.
Dari sebuah pulau di wilayah perbatasan Natuna, sejumlah harapan kini dibawa menuju ruang kebijakan di tingkat Provinsi Kepri.
Pelabuhan yang lebih layak, rumah ibadah yang lebih representatif, serta perlindungan kawasan pesisir menjadi bagian dari aspirasi masyarakat Subi yang diharapkan tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi benar-benar mendapat tindak lanjut dalam pembangunan.
Editor : Papi
