Buton – Dua kali tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Buton, Bupati Buton mendapat sorotan dari Lembaga Pemerhati Hukum Nusantara (LPHN). Ketua LPHN Kabupaten Buton, Idrus Jumu, mendesak Bupati hadir dalam RDP ketiga yang dijadwalkan pada 16 November 2026.
Idrus menilai ketidakhadiran Bupati dalam dua agenda sebelumnya patut dipertanyakan, terlebih menurutnya kepala daerah saat itu berada di wilayah Kabupaten Buton. Ia menegaskan, RDP merupakan forum konstitusional untuk mengklarifikasi 29 tuntutan LPHN terkait berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan selama dua tahun terakhir.
“Ini bukan lagi soal sibuk atau tidak sibuk. Ini soal tanggung jawab seorang kepala daerah dan penghormatan terhadap lembaga DPRD. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan atas berbagai persoalan pemerintahan,” kata Idrus, Senin (9/11/2026).
Dalam RDP ketiga mendatang, LPHN akan kembali menyampaikan enam tuntutan utama. Di antaranya meminta Bupati segera menempati Rumah Jabatan, mengevaluasi delapan Plt kepala dinas yang disebut telah melewati enam bulan masa penugasan, serta mengevaluasi OPD yang dinilai terlambat menyampaikan usulan KUA-PPAS dan RAPBD.
Selain itu, LPHN meminta 29 tuntutan yang mengarah pada dugaan kerugian negara atau penyalahgunaan kewenangan direkomendasikan kepada aparat penegak hukum. LPHN juga mendesak DPRD mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) apabila Bupati kembali tidak menghadiri RDP tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta meminta Bupati menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat.
Idrus secara khusus meminta Bupati membawa seluruh Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas pada delapan dinas yang masa penugasannya dipersoalkan. Dokumen tersebut diminta dibuka untuk memastikan dasar hukum pengangkatan dan kewenangan masing-masing pejabat.
LPHN juga meminta dokumen persetujuan atau izin Gubernur Sulawesi Tenggara terkait perjalanan Bupati yang menurut Idrus berlangsung lebih dari 20 hari. Ia menilai keterbukaan dokumen tersebut penting agar masyarakat mengetahui dasar hukum, tujuan perjalanan, serta pertanggungjawabannya.
“Kami ingin semuanya dibuka secara transparan. Jangan hanya memberikan penjelasan lisan, tetapi dokumen yang diminta tidak pernah diperlihatkan,” tegasnya.
Untuk memastikan RDP berjalan serius, Idrus meminta DPRD menghadirkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri. Menurutnya, kehadiran unsur tersebut diperlukan agar persoalan yang dibahas dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Menjelang RDP ketiga pada 16 November 2026, Idrus juga mengajak pedagang Pasar Kaloko yang menjadi korban kebakaran, desa-desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir dan kini dipimpin Plt, serta aktivis, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya untuk ikut mengawal jalannya rapat.
Ia berharap partisipasi masyarakat dapat mendorong pemerintah daerah lebih serius menyelesaikan persoalan publik, termasuk kejelasan rehabilitasi Pasar Kaloko dan kepastian penyelenggaraan pemerintahan desa yang saat ini dipimpin Plt.
Idrus menegaskan, apabila Bupati kembali tidak hadir pada 16 November, DPRD harus menunjukkan sikap tegas melalui langkah kelembagaan, termasuk mempertimbangkan pembentukan Pansus. “Jangan sampai ada RDP keempat dan kelima tanpa penyelesaian. DPRD harus menunjukkan marwah dan kewibawaannya sebagai lembaga perwakilan rakyat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Buton belum memberikan keterangan resmi terkait dua kali ketidakhadiran Bupati dalam agenda RDP maupun substansi tuntutan LPHN. RDP ketiga pada 16 November 2026 kini menjadi momentum yang dinantikan masyarakat untuk memperoleh kejelasan atas berbagai persoalan tersebut.
Laporan : Haris
