Jakarta – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, menyuarakan langsung aspirasi masyarakat Natuna kepada Komisi II DPR RI dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini di Jakarta.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Natuna dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Daeng Ganda menyoroti dua isu penting yang menjadi perhatian masyarakat Natuna.
Pertama, terkait tindak lanjut Diskusi Publik Pembentukan Provinsi Natuna-Anambas. Ia berharap rencana pembentukan provinsi baru itu dapat segera masuk dalam desain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang otonomi daerah.
“Kami berharap Provinsi Natuna-Anambas bisa segera direalisasikan dan masuk dalam agenda pemerintah pusat. Ini penting untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan,” ungkap Daeng Ganda melalui telepon selulernya pada Senin (05/05/2025).
Daeng Ganda Rahmatullah ketika berbincang sambari menyampaikan aspirasi masyarakat Natuna ke Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di Senayan
Kedua, Daeng Ganda menyoroti persoalan transportasi udara di Natuna yang semakin sulit sejak berhentinya operasional maskapai Nam Air ke Natuna.
Kondisi ini dinilai memutus salah satu jalur vital transportasi di wilayah perbatasan yang memiliki peran strategis sekaligus sebagai daerah penghasil migas nasional.
DPRD Natuna pun mendorong pemerintah pusat agar membuka kembali akses penerbangan ke Natuna melalui maskapai BUMN seperti Pelita Air, yang merupakan anak perusahaan Pertamina.
“Sebagai daerah perbatasan dan penghasil migas, Natuna sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus, termasuk dari sisi konektivitas udara melalui maskapai BUMN. Hari ini rute Pelita Air dari Jakarta ke Pontianak sudah ada, tinggal menambah rute dari Pontianak ke Natuna atau membuka akses rute Baru PP Jakarta – Batam – Natuna,” tegas Daeng Ganda.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyarankan agar Bupati Natuna segera bersurat kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Ketua Komisi V dan Komisi II DPR RI, untuk mengajukan secara resmi penambahan rute penerbangan BUMN ke Natuna.
Selain menyampaikan aspirasi masyarakat, DPRD Natuna terus berupaya membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, kementerian terkait, serta stakeholder lainnya.
DPRD Natuna berkomitmen menjadi jembatan aspirasi dan pengawal kebijakan demi memastikan setiap persoalan yang dihadapi daerah dapat dicarikan solusinya secara cepat dan tepat.
Aspirasi ini diharapkan segera ditindaklanjuti pemerintah pusat guna menjaga konektivitas, memperkuat perekonomian daerah, serta mempercepat pembangunan di wilayah Natuna yang memiliki peran penting bagi kedaulatan negara. (Bk/Dika)
