Bursakota, Natuna – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, melaksanakan rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Natuna tentang, Laporan Penrtangggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2019, Selasa (14/07).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna Andes Putra. S.Pd., dengan dihadiri Bupati Natuna, Hamid Rizal, Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua II DPRD, anggota DPRD, TNI Polri, Kepala SAR Natuna, beberapa pengusaha, dan tamu undangan.
Sebelum dimulainya rapat paripurna, seluruh hadirin diminta berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya, satu persatu masing-masing Fraksi melaporkan penyampaian pendapatan akhir tahun 2019.
Salah satu perwakilan Fraksi dari Partai Golkar Azi, S. SoS., menyampaikan laporan pendapatan akhirnya antara lain, meminta agar ada pengecekan ulang terhadap aset Pemda.
Selain itu, Azi juga memaparkan, dalam penggunaan anggaran harus sesuai dengan apa yang telah dianggarkan, yang kemudian harus dipergunakan dengan sebaik mungkin dan efektif, transparan dan menganggarkan anggaran sesuai dengan prioritas dengan didasari undang-undang.
Sementara, Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (PNR), Junaidi memaparkan usulan pendapat kepada Bupati Natuna agar kedepan lebih bisa mengkelola dan bertanggung jawab.
“Kimi minta Pemda Natuna lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran, agar kedepannya tidak terjadi temuan,” ujar Junaidi.
Selain itu, Junaidi juga menyampaikan tentang penertiban aktif pajak, salah satunya sarang walet.
Untuk menyusun Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) hrus sesuai dan dijaga ketat, supaya tidak terjadi temuan seprti tahun sebelumnya.
Pada kesepatan yang sama, Bupati Natuna Hamid Rizal menanggapi dan mengucakan apresiasi atas penyampaian dari fraksi-fraksi Partai rersebut.
Sejauh ini, pihaknya telah menindak lanjuti apa yang telah di smpaikan oleh fraksi rersebut.
“Salah satunnya, BM kendaraan yg tidak ada saya paksa cari sampai dapat,” ungkap Hamid.
Kata Hamid, hal ini supaya kedepannya tidak terjadi lagi temuan.
“Saya tak mau punya utang, abis jabatan hutangpun tak ada,” pungkas Hamid.***
