Buton Selatan – Pegiat advokasi masyarakat kepulauan menyoroti realisasi visi, misi, dan janji politik Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya di Pulau Siompu dan Pulau Kadatua.
Sorotan tersebut mencuat seiring komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, serta menjadikan Buton Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Namun, sejumlah pihak menilai arah kebijakan tersebut belum berbanding lurus dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam program 100 hari kerja, pemerintah daerah turut menekankan peningkatan layanan dasar, termasuk rencana pembangunan kabel listrik bawah laut sebagai solusi jangka panjang bagi wilayah kepulauan. Akan tetapi, hingga kini program tersebut masih berada pada tahap perencanaan tanpa kejelasan waktu pelaksanaan.
Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Di Pulau Siompu, misalnya, jalan kabupaten dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah dan sulit dilalui pada sejumlah titik, sehingga berdampak langsung terhadap mobilitas serta aktivitas ekonomi warga.
Tidak hanya itu, layanan listrik di wilayah tersebut juga dinilai belum stabil. Pemadaman listrik masih terjadi secara bergilir, menambah beban masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Aldi, salah satu pegiat advokasi masyarakat kepulauan, menilai terdapat ketimpangan antara narasi pembangunan yang digaungkan pemerintah dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
“Pemerintah terlalu sibuk membangun narasi besar tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi kebutuhan paling dasar masyarakat kepulauan justru belum ditangani secara serius,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa lebih dari satu tahun sejak pelantikan, pemerintah daerah seharusnya tidak lagi berada pada tahap perencanaan, melainkan sudah menunjukkan realisasi konkret, khususnya dalam menjawab persoalan mendasar di wilayah kepulauan.
“Waktu yang sudah berjalan seharusnya cukup untuk menghadirkan perubahan nyata, bukan sekadar pengulangan rencana tanpa kepastian,” lanjutnya.
Menurut Aldi, program strategis seperti pembangunan kabel listrik bawah laut tidak boleh berhenti sebatas wacana tanpa arah yang jelas.
Ia meminta pemerintah membuka timeline serta progres pelaksanaan secara transparan agar publik dapat menilai keseriusan program tersebut.
“Kalau target sudah berani disebut, maka pemerintah juga perlu membuka timeline dan progres secara transparan. Tanpa itu, publik akan kesulitan melihat arah yang jelas dari program tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan di wilayah kepulauan tidak bisa terus ditempatkan sebagai prioritas sekunder.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak serta layanan listrik yang belum stabil menjadi indikator bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi secara optimal.
“Kadatua dan Siompu bukan wilayah yang bisa terus menunggu. Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Laporan : Haris
