Natuna, Bursakota.co.id – Pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan menjadi salah satu perhatian Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026).
Dalam pertemuan bersama Bupati Natuna dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat turut dibahas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga kebutuhan pokok dan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi.
Ahmad Muzani menilai peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat yang tinggal di kawasan terdepan Indonesia memperoleh akses terhadap pelayanan dasar yang memadai.
“Yang kedua, ada beberapa persoalan tadi disebutkan tentang pelayanan kesehatan yang seharusnya ditingkatkan,” ujar Muzani dalam konferensi pers.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya berfokus pada pertahanan dan keamanan. Kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, juga harus menjadi bagian penting dari perhatian pemerintah.
Ia menyampaikan bahwa Wakil Menteri Kesehatan telah menyatakan komitmen untuk memberikan perhatian terhadap persoalan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan.
“Wakil Menteri Kesehatan menjanjikan akan memberi perhatian yang serius,” katanya.
Muzani menegaskan, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan berhak memperoleh pelayanan publik yang layak. Karena itu, pembangunan di Natuna perlu memperhatikan kondisi geografis kepulauan serta kebutuhan masyarakat yang menghadapi tantangan akses dan jarak.
“Daerah perbatasan itu dalam pandangan kami bukan hanya dijaga secara keamanan dan pertahanannya, tapi juga dari sisi kemakmuran masyarakat yang ada di daerah tersebut harus tetap dijaga,” tegasnya.
Harga Pangan hingga Infrastruktur Nelayan Jadi Perhatian
Selain pelayanan kesehatan, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Natuna.
Di antaranya ketersediaan LPG bersubsidi, harga pangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, serta kebutuhan transportasi dan infrastruktur penunjang bagi masyarakat pesisir dan nelayan.
Muzani menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya dalam pertemuan tersebut, harga pangan di Natuna berada sekitar 20 hingga 30 persen lebih tinggi dibandingkan harga normal di sejumlah daerah lain.
Kondisi geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan mengenai distribusi barang dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Bagi masyarakat nelayan, kebutuhan pembangunan jembatan, pelabuhan, sarana transportasi, serta fasilitas penyimpanan hasil perikanan juga menjadi bagian dari persoalan yang disampaikan kepada rombongan Ketua MPR RI.
Berbagai masukan tersebut, kata Muzani, akan menjadi catatan untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait di pemerintah pusat.
“Kami akan sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Kehadiran Negara Harus Dirasakan Masyarakat
Kunjungan Ketua MPR RI ke Natuna menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan, termasuk sektor kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, dan infrastruktur ekonomi masyarakat.
Muzani berharap perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan tersebut dapat memperkuat kualitas kehidupan masyarakat Natuna.
Menurutnya, keberadaan Indonesia di wilayah terdepan tidak hanya tercermin melalui penjagaan kedaulatan negara, tetapi juga melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, penguatan pelayanan kesehatan, kelancaran distribusi barang, serta pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan dapat membuat manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat Natuna dalam kehidupan sehari-hari.
Editor : Papi
