Oleh: Rahmat Hidayat
Warisan Lembaran Kosong
Pagi hari di akhir bulan Februari 2025, ruang kerja Wali Kota Tanjungpinang terasa begitu dingin. Di balik meja besarnya, H. Lis Darmansyah, S.H., duduk menatap tumpukan berkas keuangan daerah. Angka-angka di dalam laporan itu berwarna merah.
Bukan sembarang angka, melainkan tumpukan beban utang tunda bayar dari tahun-tahun sebelumnya yang diwariskan kepada pundaknya.
Di luar gedung, masyarakat menaruh harapan yang sangat besar pada sang pemimpin baru yang baru saja dilantik pada 20 Februari 2025 itu.
Namun, kenyataan di dalam dapur pemerintahan sangatlah pahit. Kas daerah menipis, sementara tagihan dari pihak ketiga, kontraktor, hingga insentif pegawai menumpuk tak terbayar.
Lis menarik napas dalam-dalam.
“Kita tidak bisa membangun rumah yang megah jika fondasinya sedang rapuh dan keropos,” ujarnya di hadapan Wakil Wali Kota Raja Ariza dan para kepala dinas.
Bagi sebagian orang, kondisi fiskal (keuangan daerah) yang hancur ini adalah jalan buntu. Namun, bagi Lis, ini adalah genderang perang yang harus dimenangkan demi kelangsungan hidup warga Tanjungpinang.
Beliau tahu, jika keuangan daerah tidak disehatkan terlebih dahulu, maka seluruh program kesejahteraan rakyat hanya akan menjadi janji manis di atas kertas kosong.
Operasi Senyap Penyehatan APBD
Langkah pertama yang diambil Lis Darmansyah bukanlah meresmikan proyek fisik yang tampak mentereng di media massa. Beliau justru melakukan gerakan radikal yang tidak populer, namun sangat krusial: Operasi Senyap Penyehatan APBD.
Lis langsung menginstruksikan audit total terhadap seluruh anggaran di setiap dinas. Beliau memangkas biaya-biaya rutin birokrasi yang dinilai boros dan tidak menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Perjalanan dinas ke luar daerah dikurangi secara drastis, rapat seremonial di hotel mewah dihentikan, dan pengadaan fasilitas kantor yang tidak mendesak ditunda tanpa ampun.
“Setiap rupiah dari uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan habis untuk kenyamanan pejabat!” tegas Lis dalam rapat evaluasi anggaran yang berlangsung hingga larut malam.
Sambil mengencangkan ikat pinggang di internal birokrasi, Lis menyusun strategi fiskal yang cerdas.
Beliau memprioritaskan pelunasan utang tunda bayar kepada pihak ketiga secara bertahap, namun pasti. Langkah ini diambil untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan pelaku usaha lokal agar roda ekonomi Tanjungpinang tidak macet total.
Di saat yang sama, Lis mengoptimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem digitalisasi pajak dan retribusi agar tidak ada lagi kebocoran dana di lapangan.
Menjemput Bola ke Jantung Ibu Kota
Lis Darmansyah sadar bahwa mengandalkan APBD Tanjungpinang yang sedang terluka tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan kota. Beliau tidak mau hanya duduk manis meratapi nasib atau mengeluh kepada keadaan. Maka, sang nakhoda memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, mengetuk pintu-pintu kementerian pusat demi membawa pulang anggaran luar negeri maupun dana APBN.
Dengan dokumen perencanaan yang matang dan argumen yang kuat, Lis melobi Kementerian Pekerjaan Umum. Hasil dari perjuangan gigih itu langsung terlihat. Pemerintah Pusat akhirnya menyetujui serah terima aset Barang Milik Negara (BMN) bernilai miliaran rupiah kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Dana pusat pun mengalir deras ke Bumi Gurindam. Salah satu keberhasilan terbesarnya adalah kelanjutan penataan destinasi wisata super prioritas Pulau Penyengat Tahap 3 dan penataan kawasan Kota Pusaka.
Dengan cerdik, Lis berhasil membangun dan mempercantik infrastruktur pariwisata sejarah Tanjungpinang menggunakan uang dari Jakarta, sehingga anggaran APBD yang terbatas bisa dialihkan sepenuhnya untuk mengurus urusan perut dan kesejahteraan rakyat kecil.
Gebrakan Biru Kartu Bima Sakti
Setelah fondasi keuangan daerah mulai stabil dan napas APBD kembali lega, Lis Darmansyah langsung tancap gas meluncurkan senjata pamungkasnya untuk kesejahteraan sosial: Kartu Bima Sakti.
Sebelum kartu ini lahir, sistem pembagian bantuan sosial di Tanjungpinang sangat semrawut.
Data warga miskin sering tumpang tindih, membuat bantuan beras atau modal usaha sering salah sasaran. Orang yang mampu justru mendapat bantuan, sementara janda tua di sudut gang terabaikan.
Lis mengubah total sistem kuno tersebut lewat digitalisasi terintegrasi. Kartu Bima Sakti diluncurkan sebagai kartu tunggal multifungsi. Kartu ini memuat data tunggal yang valid dan akurat milik masyarakat yang membutuhkan.
Dampaknya langsung dirasakan secara nyata oleh akar rumput. Melalui kartu sakti ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang menyalurkan bantuan pangan berupa beras premium secara presisi kepada 22.174 warga Tanjungpinang.
Tidak ada lagi antrean panjang yang memalukan, tidak ada lagi manipulasi data oleh oknum lapangan.
Bantuan datang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat ke tangan yang berhak. Warga tidak lagi merasa diabaikan oleh pemerintahnya sendiri.
Menghidupkan Dapur UMKM dan Reformasi Hukum
Perjuangan Lis tidak berhenti pada pembagian bantuan gratis. Beliau memegang prinsip bahwa masyarakat harus mandiri secara ekonomi. Melalui visi “Bima Sakti”, Lis meluncurkan program 10 Produk Unggulan Daerah.
Pemerintah kota menyisir seluruh potensi kampung-kampung di Tanjungpinang, mengangkat produk olahan makanan dan kerajinan lokal khas Melayu agar naik kelas. Pelaku UMKM diberikan pelatihan, dibantu desain kemasannya secara gratis, disertifikasi halal, hingga dibukakan jalur pemasarannya ke swalayan dan hotel-hotel berbintang.
Ekonomi keluarga yang dulunya lesu, kini kembali bergairah dan mandiri.
Sembari ekonomi bergerak, pelayanan administrasi masyarakat dirombak total agar menjadi sangat mudah.
Di Mal Pelayanan Publik (MPP), Lis membuat gebrakan dengan mengintegrasikan layanan kehakiman.
Kini, warga Tanjungpinang yang ingin mengurus sidang perubahan nama atau legalitas pernikahan tidak perlu lagi jauh-jauh dan mahal-mahal pergi ke pengadilan. Ruang sidang resmi dihadirkan langsung di MPP, memotong birokrasi yang melelahkan menjadi hitungan jam saja.
Atas segala gebrakan reformasi birokrasi, transparansi, dan kemudahan akses ini, Kota Tanjungpinang dianugerahi penghargaan tertinggi sebagai Peringkat Pertama dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tingkat Nasional oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Predikat AA.
Membaca Arah Masa Depan
Melalui perjalanan panjang dari menata badai fiskal yang kelam hingga melahirkan inovasi digital sekelas Kartu Bima Sakti, masyarakat Tanjungpinang kini mulai memahami arti dari sebuah kepemimpinan yang berani dan bervisi jelas.
H. Lis Darmansyah telah membuktikan bahwa memimpin sebuah kota bukanlah tentang seberapa banyak seremonial gunting pita yang dilakukan. Memimpin adalah tentang keberanian mengambil keputusan sulit di saat krisis, ketegasan memangkas pemborosan anggaran demi rakyat, dan ketulusan menghadirkan solusi nyata di meja makan setiap warga miskin.
Perjuangan di Bumi Gurindam belum selesai, namun di bawah nakhoda yang tepat, arah menuju pelabuhan kesejahteraan kini tampak semakin terang benderang.***
