Wagub Kepri Paparkan Kondisi Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan ke Komisi II DPR RI

0
41
FOTO : Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura memaparkan kondisi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Jakarta – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura memaparkan kondisi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dalam rapat tersebut, Wagub menyampaikan bahwa Kepulauan Riau merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Secara geografis, Kepri memiliki 2.028 pulau, dengan 22 di antaranya merupakan pulau kecil terluar.

Pulau-pulau kecil terluar itu tersebar di wilayah Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Karimun, dan Kota Batam. Keberadaannya dinilai sangat penting dalam menjaga kedaulatan wilayah negara sekaligus menjadi titik rawan berbagai persoalan perbatasan.

Wagub mengungkapkan sejumlah permasalahan yang masih dihadapi di wilayah perbatasan, antara lain maraknya aktivitas illegal fishing oleh kapal nelayan asing, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya konektivitas transportasi laut dan udara, serta keterbatasan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan telekomunikasi.

Selain itu, luasnya wilayah laut Kepri juga menjadi tantangan dalam pengawasan perbatasan. Data penindakan menunjukkan masih adanya kapal nelayan asing yang tertangkap melanggar wilayah perairan Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan berbagai upaya, seperti pembangunan pelabuhan dan dermaga apung, peningkatan layanan listrik dan telekomunikasi, penyediaan ambulans laut, program beasiswa pendidikan, hingga bantuan transportasi bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Dalam RDP tersebut, Wagub juga meminta dukungan pemerintah pusat, khususnya terkait penguatan konektivitas melalui program Tol Laut, penambahan armada kapal, serta subsidi dan penambahan frekuensi penerbangan perintis rute Batam–Natuna dan Batam–Anambas.

RDP ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan serta memperkokoh kedaulatan NKRI di Provinsi Kepulauan Riau.

Editor : Papi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini