Lingga – Bupati Lingga M. Nizar, S.Sos., didampingi Wakil Bupati Lingga Ir. H. Novrizal, S.T., M.IP., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 sekaligus Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Selasa (27/01/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga.
Rakor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berkembang.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan diikuti oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Drs. H. Tomsi, M.M., perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia.
Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Lingga dalam rakor tersebut Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Lingga Said Hendri, S.T., M.H., serta Plt. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lingga Yusdiandri, S.T.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Masalah inflasi ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat,” tegas Tito.
Berdasarkan laporan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 26 Januari 2026, tercatat sebanyak 11 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, sementara 26 provinsi mengalami penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya, dan satu provinsi berada dalam kondisi relatif stabil.
Adapun komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di sejumlah daerah tersebut antara lain daging ayam ras dan bawang merah.
Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah atas keberhasilan menjaga inflasi nasional tetap berada dalam rentang ideal.
“Inflasi nasional berada pada angka ideal 2,92 persen (data BPS) periode Desember 2024 hingga Desember 2025, serta inflasi bulanan sebesar 0,64 persen pada Desember 2025,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi memaparkan berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) Indonesia periode Januari–Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih terkendali meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam di beberapa wilayah.
“Dalam kondisi negara kita mengalami musibah di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, capaian ini merupakan hasil kerja keras semua pihak. Meskipun terjadi lonjakan di beberapa titik, Alhamdulillah inflasi masih berada dalam batas yang ditetapkan,” ujar Tomsi.
Mendagri Tito berharap sinergi pusat dan daerah terus diperkuat, terutama menjelang bulan Ramadan, guna menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pokok. Ia menegaskan bahwa tantangan utama pengendalian inflasi saat ini bukan pada ketersediaan pasokan nasional, melainkan pada distribusi antar daerah.
Selain pengendalian inflasi, rakor tersebut juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang merupakan program nasional untuk penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Lingga menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta mengambil langkah strategis dan tepat sasaran dalam menekan laju inflasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (bk/iwan)
