Lingga — Menanggapi tudingan terkait buruknya pengelolaan anggaran dan tata pemerintahan, Armia akhirnya angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerja kolektif, bukan tanggung jawab satu individu semata.
Dalam keterangannya, Armia menjelaskan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara terstruktur dan diawasi berlapis, melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Perlu dipahami, mekanisme keuangan daerah tidak berjalan sendiri. Semua melalui sistem dan melibatkan banyak pihak, bukan hanya Sekda,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Serapan Anggaran Rendah? Ini Penjelasannya
Armia juga membantah tudingan terkait rendahnya serapan anggaran. Ia menekankan bahwa setiap pencairan harus melalui prosedur ketat demi menghindari risiko hukum.
“Prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas. Kami tidak ingin percepatan anggaran justru menimbulkan persoalan hukum,” tegasnya.
Ekonomi dan Investasi Dipengaruhi Faktor Eksternal
Terkait isu stagnasi ekonomi daerah, Armia menyebut kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kebijakan pemerintah pusat serta dinamika ekonomi global.
Ia juga menanggapi kritik soal lambatnya investasi. Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan, meski dihadapkan pada tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.
“Kami terus membuka ruang investasi dan memperbaiki sistem pelayanan. Tantangan ada, tapi bukan berarti tidak ada upaya,” jelasnya.
Terbuka Dikritik, Tapi Harus Berbasis Data
Menutup pernyataannya, Armia menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Namun ia mengingatkan agar setiap penilaian disampaikan secara objektif dan berbasis data.
“Kami terbuka terhadap evaluasi, tapi mari gunakan fakta, bukan asumsi,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa meskipun kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih, roda pemerintahan di Kabupaten Lingga tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pernyataan ini menjadi respons resmi pemerintah daerah atas berbagai kritik yang berkembang, sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, bukan individu semata.(Bk/Iwan)
