Natuna – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Natuna terkait tingginya potensi kerawanan praktik korupsi, khususnya pada sektor penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.
Peringatan tegas tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar di Kantor Bupati Natuna, Rabu (8/4/2026), di hadapan jajaran pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Agung Yudha Wibowo, secara blak-blakan menyebut bahwa celah korupsi di daerah umumnya bermula dari proses penganggaran, lalu berlanjut ke tahap pengadaan.
“Pengadaan itu paling rentan. Titik awalnya hampir selalu dari penganggaran. Kami ingatkan, hati-hati dan jangan sembrono. Jangan sampai ada pejabat di Natuna yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT),” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa KPK tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga siap melakukan penindakan jika praktik korupsi tetap terjadi.
Agung menegaskan, kehadiran KPK di Natuna bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pemerintah daerah tidak terjerumus dalam praktik korupsi yang dapat menghambat pembangunan.
“Kami hadir untuk mencegah. Kami ingin Natuna menjadi daerah yang anti korupsi dan tata kelolanya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ancaman korupsi di daerah masih sangat nyata dan kerap melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepala daerah, OPD hingga legislatif.
“Kalau sampai terjadi, berarti semua pihak terlibat. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
KPK juga menyoroti kondisi Natuna yang memiliki potensi sumber daya alam besar, namun belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebabnya, menurut KPK, adalah praktik penyimpangan oleh oknum pejabat.
“Potensi alam luar biasa, tapi kesejahteraan rendah. Ini harus jadi refleksi. Jangan sampai potensi besar justru hilang karena korupsi,” tegas Agung.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran daerah seharusnya menjadi alasan untuk memperkuat integritas, bukan malah membuka celah penyimpangan.
“APBD kita kecil, jangan sampai habis karena korupsi. Bagaimana mau maju kalau masih ada praktik seperti itu,” ujarnya.
Selain itu, KPK juga menyoroti pelaksanaan program strategis nasional di daerah agar tidak disikapi secara apatis. Pengawasan dari kepala daerah dan legislatif dinilai krusial agar anggaran besar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan anggaran besar tapi manfaatnya kecil. Kalau ada yang tidak sesuai, benahi dan laporkan,” katanya.
Meski KPK selama ini aktif melakukan Operasi Tangkap Tangan, Agung mengaku masih banyak pihak yang belum jera.
“Kami prihatin. OTT sudah banyak, tapi masih dianggap sepele. Kalau sudah diingatkan berkali-kali dan tetap terjadi, tentu akan kami tindak,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, KPK mendorong Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memperkuat pengawasan internal melalui inspektorat serta meningkatkan integritas dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Masyarakat juga diminta berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Pencegahan terbaik memang penindakan. Tapi sebelum itu, mari kita cegah bersama. Dengan tata kelola yang baik, kesejahteraan masyarakat pasti meningkat,” ujarnya.
Di akhir, KPK turut mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa membuka celah praktik korupsi.
“Manfaatkan potensi yang ada. Kalau daerah sejahtera, dampaknya akan luas. Itu yang kita dorong bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran KPK. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas aparatur pemerintah daerah.
“Kami bersyukur dan merasa sangat senang atas kehadiran Bapak-Ibu dari KPK di Natuna. Ini merupakan kehormatan dan kesempatan besar bagi kami untuk belajar serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Editor : Papi
