Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Senin (3/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi di Provinsi Kepulauan Riau di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi daerah kepulauan.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Perum Bulog, Badan Karantina, serta seluruh instansi terkait melalui berbagai langkah konkret.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pelaksanaan gerakan pasar murah, penguatan produksi pangan lokal, hingga pengendalian distribusi komoditas strategis agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila inflasi tidak dapat dikendalikan. Kenaikan harga akan menggerus daya beli masyarakat, sehingga pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Ansar.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat bersama seluruh pemerintah daerah secara rutin melakukan evaluasi perkembangan inflasi setiap pekan sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.
Sebagai provinsi kepulauan, lanjut Ansar, Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok dan kestabilan harga. Kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau menyebabkan distribusi logistik membutuhkan perhatian dan koordinasi yang lebih intensif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada periode terakhir tercatat sebesar 4,24 persen, atau masih berada di atas target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
“Karena Kepri bukan daerah penghasil berbagai komoditas pangan, maka kita harus terus memperkuat komunikasi dan sinergi melalui TPID. Setiap faktor penyebab inflasi harus kita identifikasi dan ditangani bersama secara cepat dan tepat,” katanya.
Ansar juga mengingatkan bahwa inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memfokuskan intervensi terhadap komoditas strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap kenaikan harga.
Ia berharap melalui koordinasi yang semakin kuat di lingkungan TPID, berbagai langkah pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif sehingga stabilitas harga tetap terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Editor : Papi
