Bursakota.co.id, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna hingga saat ini belum berhasil menyelesaikan persoalan yang terjadi di Asrama Mahasiswa Natuna, Jakarta. Persoalan ini disinyalir sudah berlangsung bertahun-tahun.
Persoalan yang ada di Asrama Putra Mahasiswa Natuna, Jakarta itu masih dipergunakan oleh mahasiswa asal Kabupaten Anambas. Dan di lain sisi Pemerintah Kabupaten Natuna tetap bertanggungjawab atas gedung tersebut seperti pembayaran PBB secara rutin dan biaya lainnya.
“Ya sampai saat ini PBB nya masih ditanggung Natuna,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, Faisal di tempat kerjanya melalui telpon, kemarin.
Kedaaan ini juga dibenarkan oleh anggota Komisi III DPRD Natuna, Erwan Haryadi. Ia mengaku prihatin dengan kondisi di atas lantaran di samping gedung itu merupakan milik Pemkab Natuna dan pajaknya ditanggung oleh Pemkab Natuna juga mashasiswa-mahasiswa asal Natuna juga mendambakan dapat tinggal di asrama itu.
“Ya betul, kasian juga liat keadaan ini. Dulu di awal tahun 2020 kami bersama kepala BPKAD ngecek ke sana, dan kami temukan mahasiswa Anambas masih di sana. Tapi pada saat itu kami tidak minta mereka meninggalkan asarama saat itu juga,” tutur Erwan.
Namun begitu, pemerintah dan DPRD Natuna saat itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa Anambas untuk menempati asrama samapi Bulan Juli 2020 dengan alasan gedung asrama akan segera direnovasi dan untuk ditempati oleh mahasiswa Natuna pada tahun ajaran baru 2020.
“Dan alhamdulillah anak-anak kita dari Anambas itu proaktif pada waktu itu. Mereka berkenan meninggalkan asrama secara baik-baik,” sambungnya.
Tidak lama berselang, Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah mendapatkan kontak dari Wakil Bupati Anambas meminta waktu agar mahasiswa dari Anambas yang menempati asrama itu bisa diberi kesempatan sampai Desember 2020.
“Tapi pada saat itu saya bilang sama pak Wakil Ketua, kita tidak bisa terima permintaan itu karena gedung akan segera direnovasi. Jadi kami tetap pada permintaan awal yakni sampai bulan Juli itu,” tutur Erwan.
Namun, karena adanya Pandemi Covid-19 dengan berbagai aturan baru yang diterapkan, tindaklanjut dari kegiatan itu tidak berjalan.
“Kami ke sana itu dulu sebelum ada PSBB. Nah, setelah itu saya tidak ada lagi update tentang asrama itu,” ujarnya.
Terkait hal ini, Ia menekankan kepada Bupati dan Wakil Bupati Natuna agar memaksimalkn upayanya untuk menyelesaikan persoalan asarama itu.
“Kami menekankan agar Pak Bupati dan wakilnya sesegera mungkin membangun koordinasi dengan Pemkab Anambas terkait hal itu. Kami DPRD siap mendukung secara politik,” tutupnya.***Rahman.
